Mendagri Pangkas Jalur Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19

oleh -
realokasi anggaran
Mendagri Tito Karnavian bersama Gubernur Banten, Wahidin Halim bertemu membahas penanganan Covid-19, Kamis (19/3/2020).

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pemangkasan jalur birokrasi proses penggeseran anggaran atau realokasi anggaran dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 di Provinsi Banten dan daerah terdampak lainnya. Pemangkasan jalur tersebut dibuat dalam peraturan Kemendagri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus di lingkungan pemerintah daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat berkunjung ke Pendopo Gubernur Banten, di Puspemkprov Banten, Kota Serang mengatakan, dengan aturan ini nantinya setiap kepala daerah bisa melakukan penggeseran anggaran terkait penanganan Covid-19 tanpa menunggu persetujuan dari DPRD.

“Melibatkan DPRD tetap, namun hanya sebatas pemberitahuan, bukan usulan,” katanya, Kamis (19/3/2020).

Mantan Kapolri ini menambahkan, kebijakan itu juga akan dibuat Kemenkeu dan diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres), agar dasarnya lebih kuat, ” Menkopolhukam mengusulkan seperti itu,” tambahnya.

Tito juga berharap Pemda bisa ikut berperan aktif menyosialisasikan bahaya virus corona tanpa membuat masyarakat panik, meskipun sosial distancing harus terus diterapkan untuk membatasi penyebaran Covid-19.

Di beberapa negara seperti Malaysia dan Cina, faktor peningkatan penderita Covid-19 ini mayoritas disebabkan tidak adanya sosial distancing di masyarakat, sehingga orang yang sehat dapat dengan mudah tertular penderita Covid-19.

“Untuk itu presiden meminta agar seluruh Pemda, untuk saat ini, melarang kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti kegiatan seni, olahraga dan agama,” ujarnya.

BACA JUGA:

. Gubernur Banten Tetapkan Corona sebagai Kejadian Luar Biasa

. Wah, Dana Penanggulangan Covid-19 di Banten Tersisa Rp3 Miliar

Tangani Covid-19, Dewan Sarankan Pemprov Banten Ajukan Pergeseran Anggaran

Namun, Tito menegaskan, esensinya bukan kegiatan agamanya yang dilarang, tetapi lebih kepada antisipasi penyebaran Covid-19. “Poin ini yang ditekankan Presiden,” tegas Tito.

Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengaku pihaknya mendukung pemangkasan jalur realokasi anggaran yang menjadi kebijakan pemerintah dalam menangani KLB Covid-19. “Kami yakin dewan akan dilibatkan. Saat ini kami belum menerima anggaran yang akan direalokasi untuk penanganan Covid-19, selain dari BTT sebesar Rp10 miliar,” ujarnya.

Politisi Gerindra ini menambahkan, segala daya dan upaya akan terus dilakukan demi menjaga keamanan masyarakat Banten. Untuk itu dia behrarap semua fokus menghadapi virus corona dan tidak boleh kaku.

Andra melihat rencana anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk saat ini tidak lagi menyangkut masalah RPJMD, tetapi lebih kepada sisi kemanusiaan. “Yang diutamakan adalah setiap pemangku jabatan bisa bekerja sama, kordinasi untuk memerangi Covid-19. Taglinenya Banten bersama melawan Corona,” tandasnya. (Luthfi/Difa)

No More Posts Available.

No more pages to load.