Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Atur Pemberlakuan Perpanjangan PPKM

oleh -
PPKM, Mendagri, Kepala Daerah, Instruksi, covid-19, tito karnavian,
Mendagri, Tito Karnavian.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Pemerintah kembali memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Diperpanjangnya PPKM untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, khususnya di Pulau Jawa dan Balu.

Untuk itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (24/1/2021) membenarkan adanya Inmendagri yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2021 itu.

Perpanjangan PPKM diberlakukan mulai 26 Januari sampai 8 Februari 2021 pada tujuh wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang diprioritaskan. Tujuh provinsi itu, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat, dengan daerah yang diprioritaskan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya.

BACA JUGA: Pelanggar Prokes di Tangsel Disanksi Berdoa di Pemakaman

Provinsi Banten dengan daerah prioritas Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan, Jawa Tengah meliputi Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Surakarta dan sekitarnya, DIY dengan prioritas Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo.

Kemudian, Jawa Timur meliputi Surabaya Raya dan Malang Raya, serta Bali, meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dan sekitarnya.

Perpanjangan PPKM tersebut berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) terhadap PPKM tahap pertama periode 11 hingga 25 Januari 2021.

Melalui Inmendagri tersebut, kepala daerah diminta mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dimaksud, diantaranya membatasi tempat atau kerja perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 75 persen dan work from office (WFO) sebesar 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring (online), pembatasan layanan makan di tempat di restoran maksimal 25 persen, hingga pembatasan operasional mal dan pusat perbelanjaan hingga pukul 20.00 WIB.(ANT/DIFA)

No More Posts Available.

No more pages to load.