Melanggar PPKM Darurat di Kota Tangerang Bakal Langsung Disidang

oleh -
pelanggar PPKM darurat kota tangerang sidang di tempat tindak pidana ringan tipiring wali kota tangerang arief r wismansyah forkopimda
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menegaskan, pelanggar penerapan PPKM Darurat masuk dalam katagori tindak pidana ringan (Tipiring). Karena itu, pihaknya akan menerapkan sidang di tempat kepada para pelanggar PPKM Darurat.

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM – Bagi warga yang akan melintas di Kota Tangerang, Banten, harus benar-benar mematuhi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Jika melanggar, bakal langsung disidang di tempat.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menegaskan, pelanggar penerapan PPKM Darurat masuk dalam katagori tindak pidana ringan (Tipiring). Karena itu, pihaknya akan menerapkan sidang di tempat kepada para pelanggar PPKM Darurat.

“Hasil komunikasi dengan Forkopimda, Kejaksaan dan Pengadilan, kami akan menerapkan sanksi berupa sidang di tempat kepada pelanggar PPKM Darurat,” kata Arief R Wismansyah di Puspemkot Tangerang, Kamis (8/7/2021).

Ia menuturkan, penerapan sanksi di tempat ini sebagai bentuk penegakan aturan dalam PPKM Darurat agar memberikan kedisiplinan pada masyarakat seiring lonjakan kasus COVID-19 saat ini.

BACA JUGA: 1.439 Warga Kota Tangerang Tes Swab Massal, 283 Orang Positif COVID-19

Hal ini juga sebagai evaluasi dari hasil tes antigen yang dilakukan Dinas Kesehatan selama dua hari terakhir kepada 3.000 orang lebih dan 600 orang terkonfirmasi positif.

Sehingga perlu dilakukan penegakan aturan agar aktivitas masyarakat dapat dikurangi selama PPKM Darurat. Hal ini untuk upaya menekan penyebaran COVID-19.

“Mohon dipahami jika penerapan sanksi ini sebagai upaya dalam menekan penyebaran COVID-19 yang sedang melonjak. Jadi masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.

Rapat Forkopimda dihadiri sejumlah pejabat seperti Kapolres Metro Tangerang Kota, Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang dan Ketua Pengadilan Negeri, kalangan DPRD serta unsur lainnya.

Mengenai sanksi pidana, menurut Arief, bisa diterapkan bila pelanggaran yang terjadi masuk dalam ranah tersebut. “Kalau ada pidana akan diproses juga,” tegasnya.(Ant/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.