Masyarakat Sipil dan Jurnalis Diajak Jadi Watchdog Pengadaan Barang dan Jasa

  • Whatsapp
LKPP
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaan Sanggah LKPP, Ikak Gayuh Patriastomo.

KOTA TANGERANG SELATAN, REDAKSI24.COM—Pemerintah telah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Namun penerapan sistem ini ternyata masih memungkinkan terjadinya korupsi, apa lagi di beberapa instansi pemerintah yang belum menggunakan penggadaan elektronik sepenuhnya.

Bahkan berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Tren Penanganan Kasus Korupsi 2016, dari 482 kasus korupsi yang ditindak penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) pada 2016, sebanyak 41% atau 195 kasus terkait dengan pengadaan barang dan jasa dengan nilai kerugian negara Rp680 miliar dan suap Rp23,3 miliar.

Bacaan Lainnya

Berkaca dari hal itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama ICW meyakini bahwa perkembangan sistem pengadaan yang semakin transparan juga perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan barang/ jasa pemerintah. Untuk itu LKPP dan ICW mengajak kelompok-kelompok masyarakat sipil beserta jurnalis untuk menjadi ‘watchdog’ (penjaga) dengan menggelar Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dan Jurnalis dalam Mengawal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Acara tersebut digelar selama dua hari Rabu-Kamis (4-5/3/2020) di Hotel Santika BSD City Serpong, Teraskota, Kota Tangerang Selatan.

BACA JUGA:

Tunjukan Keseriusan Maju di Pilkada Tangsel, Aktivis ICW Daftar Ke PSI

Jaksa KPK Sebut Tatu Terima Uang Korupsi Wawan Rp4,5 Miliar

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaan Sanggah LKPP, Ikak Gayuh Patriastomo beharap melalui kegiatan ini bisa meningkatkan pemahaman masyarakat sipil dan jurnalis mengenai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Dalam acara ini juga kami berikan informasi kepada peserta terkait praktik, modus dan resiko dalam dunia usaha/bisnis dari sisi hukum serta keterampilan peserta dalam mencari data dan melakukan pemantauan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelas Ikak.

Sementara itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten Junaidi Rusli menyambut baik kegiatan yang digelar LKPP dan ICW ini. Menurut pria yang akrab disapa Edi Rusli ini, kegiatan ini akan memperkaya pengetahuan para jurnalis untuk menjalankan perannya sebagai alat kontrol sosial dan masyarakat.

“Dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dan Jurnalis dalam Mengawal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah saya yakin para jurnalis bisa meninkatkan kemampuan untuk mengawal proses pengadaan barang dan jasa agar terbebas dari praktek korupsi,” jelas Edi.

Dalam kesempatan itu juga Edi berharap agar kegiatan seperti ini lebih sering dilakukan dengan jumlah peserta lebih banyak sehingga akan kedepan akan lebih banyak lagi kelompok-kelompok masyakat sipil dan jurnalis yang memiliki kemampuan lebih dalam mengawal proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. (Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.