Masuk Zona Orange, Pemprov Banten Sodorkan Raperda Anti Covid-19 ke DPRD

  • Whatsapp
Raperda Covid-19, zona merah, zona orange, Wagub Banten, Andika Hazrumy
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Raperda COvid-19 di Gedung DPRD Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Saat ini penyebaran Covid-19 sudah merata ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten. Pada awalnya, penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten terjadi di Kabupaten dan Kota Tangerang serta Kota Tangerang Selatan. Wilayah utara menjadi zona merah, sedangkan wilayah selatan Banten zona orange Covid-19.

“Tapi berdasarkan data satuan tugas, per 2 November 2020, seluruh kabupaten/kota kini menjadi zona orange Covid-19,” kata Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy pada rapat paripurna pengajuan Raperda Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di di Gedung DPRD Provinsi Banten, kemarin.

Bacaan Lainnya

Andika menyebut, sejak 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Adanya pandemi Covid-19, kata Andika, mendorong perubahan rencana program pembangunan di Pemprov Banten.

“Pemprov Banten, trmasuk kota/kabupaten kemudian mengalihkan dananya untuk penanganan penyebaran Covid-19 melalui beberapa kali refocusing anggaran.” jelas Andika.

BACA JUGA: Hore, Bulan Depan Banten Mulai Vaksinasi Covid-19

Menurut dia, 7 bulan terakhir ini semua pihak beradaptasi dengan kebiasaan baru. Setiap aktivitas harus mematuhi protokol kesehatan, seperti sebagian rapat-rapat menggunakan telekonferensi, dan pembelajaran juga masih menerapkan sistem daring.

Pemprov juga telah secara simultan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Meski begitu, kata Andika, laju penyebaran Covid-19 di daerah ini belum signifikan menurun, bahkan cenderung meluas.

Hal ini diduga disebabkan beberapa faktor, mulai dari belum efektifnya penegakan protokol kesehatan, hingga belum optimalnya pelaksanaan pengetatan protokol kesehatan di perkantoran, dunia usaha (industri), dan parawisata.

Selain itu, lanjut dia, masyarakat menghindari dilakukannya testing dan tracking dalam mengidentifikasi penyebaran Covid-19. “Masyarakat juga tidak menghiraukan imbauan pemerintah untuk lebih baik tetap di rumah dan tidak berkerumun di luar rumah,” katanya.

Ketika menyampaikan hasil koordinasi, evaluasi, dan arahan Kementerian Politik Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri, Andika mengemukakan, Pemerintah Provinsi Banten lebih efektif dalam penegakan peraturannya dengan regulasi berupa peraturan daerah.

BACA JUGA: MUI dan Pramuka Banten Apresiasi Dinkes Dalam Menangani Covid-19

Sejalan dengan hal tersebut, kata Wagub, Kapolda Banten juga mengusulkan ke Pemprov Banten agar Peraturan Gubernur tentang Covid-19 yang sudah ada ditingkatkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Dengan diajukannya Raperda ini, menurut dia, Pemprov banten ingin memberikan perlindungan kepada masyarakat dan kepada petugas yang melaksanakan penanganan Covid-19, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha terhadap kebiasaan adaptasi baru.

Perda juga dimaksudkan untuk mempercepat pemutusan rantai COVID-19, serta membangun kemitraan dan kolaborasi masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha.

“Selain itu, juga untuk menjadi landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Covid-19,” tandas Andika Hazrumy.(ANT/DIFA)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.