Masa Belajar Dari Rumah Bagi Siswa SMA/SMK/Skh di Banten Diperpanjang

  • Whatsapp
Dindikbud Banten
Gubernur Banten, Wahidin Halim, bersama tiga kepala daerah di Tangerang saat menetapkan status KLB Covid-19.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memperpanjang masa belajar dari rumah bagi SMA/SMK dan Sekolah khusus (Skh), yang menjadi kewenangannya sampai awal Juni. Selain itu Gubernur juga membatalkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bagi tingkat sekolah yang sama.

Perpanjangan itu dilakukan dengan pertimbangan melihat perkembangan kondisi objektif Covid-19 secara nasional dan daerah, yang hingga kini angkanya terus mengalami kenaikan. Perpanjangan masa libur tersebut tertera pada Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Libur Proses Mengajar Belajar di Sekolah tertanggal 27 Maret 2020.

Bacaan Lainnya

Ingub tersebut diterbitkan atas dasar Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: SR.02.02/270/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (2019-nCov),

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Surat Telegram Kepolisian Republik Indonesia Nomor: ST/868/III/KEP/2020 tangga; 13 Maret 2020 tentang Mengantisipasi virus Copvid-19, Keputusan Gubernur Banten Nomor: 443/Kep.114-Huk/2020 Tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (Covid-19) di Wilayah Provinsi Banten dan Instruksi Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perintah Meliburkan Proses Belajar Mengajar di Sekolah.

“Atas dasar surat itu dan memperhatikan kondisi objektif penyebaran Covid-19, saya telah menginstruksikan Kepala Dindikbud Provinsi Banten agar memperpanjang libur sekolah yang menjadi kewenangan Provinsi Banten dari yang semula sampai 30 Maret 2020, diperpanjang dari 31 Maret hingga 1 Juni 2020 mendatang,” ujar WH, Sabtu (28/3/2020).

Gubernur berharap, perpanjangan masa belajar dari rumah ini dapat digunakan sebaik-baiknya oleh para siswa dan orang tua dapat mengawasinya dengan baik agar berjalan sebagaimana mestinya.

“Saya harap orang tua dapat ikut mengawasi agar anak-anaknya menaati aturan ini. Karena ini demi keselamatan kita bersama dan upaya kita melindungi generasi bangsa,” ujarnya.

Terkait pembatalan UN WH juga telah menerbitkan Surat Edaran nomor 420/786/Dindikbud/2020 perihal pembatalan pelaksanaan ujian nasional (UN) termasuk Uji Kompetensi Keahlian bagi SMK tahun 2020 serta penyesuaian sejumlah agenda pendidikan dengan upaya pencegahan Covid-19 di Provinsi Banten.

“Mendikbud telah memutuskan untuk meniadakan UN tahun 2020 ini, dan kami sudah tindaklanjuti edarannya agar dijalankan seluruh sekolah baik SMA/SMK maupun SKh yang menjadi kewenangan provinsi. Karena kami utamakan keselamatan masyarakat dari pandemi corona,” jelasnya.

Kendati demikian, lanjut gubernur, pemerintah ingin tetap memberikan pelayanan dan jaminan pendidikan bagi masyarakat meskipun ditengah wabah Covid-19. Karenanya, meskipun UN tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi SMK, tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan lebih tinggi proses penyetaraan serta lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.

“Jadi hasil UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan ketika para siswa yang ingin meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Akan ada pertimbangan lain yang dapat dijadikan acuan lembaga pendidikan,” jelasnya

Plt Kepala Dindikbud Provinsi Banten, M Yusuf menjelaskan, terkait mekanisme pembelajaran daring ini, kegiatan belajar di rumah dilakukan dengan memanfaatkan portal rumah belajar yang dikembangkan Pusdatin Kemdikbud pada aplikasi //http.belajar.kemdikbud.go.id/SabaBanten/ atau aplikasi lain yang mendukung pembelajaran daring.

Nantinya, lanjut Yusuf, pengawas dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan SMA/SMK/SKh melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan pada Satuan Pendidikan yang menjadi binaannya serta melaporkan kepada kepala Dindikbud melalui email [email protected] dan kepala cabang dinas masing-masing wilayah kerja.

Selain itu, guru diminta agar mengoptimalkan kegiatan pembelajaran daring/online dan melaporkan secara berkala kepada kepala sekolah dan pengawas. “Jika sebelum tanggal 29 Mei 2020 kondisi darurat bencana wabah Covid-19 berakhir, maka akan diterbitkan kebijakan baru,” imbuhnya.

Adapun untuk Ujian untuk kelulusan dilaksanakan dalam bentuk tes tidak boleh mengumpulkan siswa, dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

Metode ini dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Bagi sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakannya untuk menentukan kelulusan siswa. Sedangkan untuk sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir.

BACA JUGA:

. Gubernur Perintahkan Penyemprotan Disinfektan di Perumahan Sekitar RSUD Banten

. Dindikbud Banten Klaim 66 SMA/SMK Sudah Belajar Secara Online

. Dewan Pendidikan Banten Minta Dindik Tanggap Menyikapi Pembatalan Ujian Nasional

Sedangkan untuk nilai semester genap kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan, dan kelulusan SMK ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

“Kenaikan kelas dilaksanakan dengan memperhatikan nilai ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang tidak boleh mengumpulkan siswa, dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya, dan dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh,” paparnya.

Kemudian, lanjut Yusuf, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga agar dilaksanakan dengan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah. PPDB pada jalur prestasi mempertimbangkan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir, dan/atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah.

“Termasuk dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) atau BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh,” tandas Yusuf. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.