Maraknya Kampanye Hitam di Pilkada Tangsel Berpotensi Hasil Pesta Demokrasi Tersebut Berlanjut ke MK

  • Whatsapp
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul.

KOTA TANGSEL, REDAKSI24.COM – Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kota Tangerang Selatan semakin bergejolak. Berbagai serangan diluncurkan dari masing-masing tim sukses pemenangan para calon wali dan wakil wali kota yang menjadi jagoannya.

Para timses, saling lapor pelanggaran rivalnya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga ke kepolisian. Terbaru, serangan para timses kini sudah menyasar privasi para calon. Misalnya, kasus ‘coblos udel’ yang ditujukan Calon Wakil Wali Kota Tangsel nomor urut 1 Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. 

Bacaan Lainnya

Selain itu, serangan ranah privasi juga menyasar ke Calon Wali Kota Tangsel nomor urut 3 Benyamin Davnie. Ben yang merupakan Wakil Wali Kota Tangsel dua periode itu dilaporkan ke Bawaslu soal pemalsuan data lantaran tidak mencantumkan nama dan jumlah istri yang diduga memiliki istri lebih dari satu.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai, situasi yang terjadi saat ini sudah mengarah kampanye hitam. Itu terlihat dari materi-materi kampanye baik di medsos dan spanduk yang terpasang.

BACA JUGA: Dilecehkan ‘Coblos Udelnya’, Calon Wakil Wali Kota Tangsel Rahayu Saraswati Bakal Lapor Polisi

“Terkait saling adu ke Bawaslu dan polisi soal kampanye hitam saya pikir yang harus mengerem dan menghentikan adalah paslon beserta timsesnya. Mereka harus menertibkan pendukungnya, agar Pilkada ini menjadi kontestasi yang sehat,” katanya Rabu (20/10/2020).

Dosen UNIS Tangerang itu juga menambahkan, Pilkada 2020 Kota Tangsel ini harus dijadikan sebagai pesta demokrasi yang baik bagi masyarakat. Sehingga minat masyarakat untuk datang dan memilih semakin meningkat.

“Jika ada kampanye hitam atau dana dilanggar, ya ada Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, polisi dan lain-lain. Harus bertindak tegas atas nama demokrasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan, hasil Pilkada Tangsel berpotensi sangat besar akan sampai ke meja Mahkamah Konstitusi. Begitu juga dengan Pilkada di kota/kabupaten lainnya.

“Potensi ke MK hasil pilkada Tangsel dari yang merasa dirugikan, pasti sangat besar. Kalau dilihat dari situasi saat ini, ya pasti ada ke MK,”  tuturnya.

BACA JUGA: Genderang Perang Pilkada Tangsel Sudah Mulai, Balon Wali Kota/Wakil Wali Kota Saling Intip

Tetapi, tidak semua dugaan kecurangan dapat dibuktikan di MK. Maka itu, saran Adib, nantinya para paslon harus menyiapkan bukti kuat sejak kampanye berlangsung hingga penghitungan suara mendatang.

“Selama tidak bisa membuktikan, enggak dianggap. Dua periode Pilkada Tangsel semuanya pernah ke MK. Pastinya paslon dan timsesnya harus berjuang keras, bermain pintar dan cerdas lah dalam memenangkan kontestasi ini. Terpenting Pilkada Tangsel berjalan damai,” tutupnya. (wvyh/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.