Mappilu-PWI Ingatkan Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan Petahana di Pilkada

  • Whatsapp
Logo PWI

JAKARTA, REDAKSI24.COM– Mappilu-PWI (Masyarakat dan Pemantau Pemilihan Umum-Persatuan Wartawan Indonesia) mengingatkan potensi munculnya penyalahgunaan kekuasaan oleh  oknum kepala daerah menjelang Pilkada serentak 2020.

“Perlu dipantau potensi munculnya ‘abuse of power’ (penyalahgunaan kekuasaan) dalam pengelolaan bantuan sosial kemanusiaan (politisasi bansos), termasuk dalam  penanganan COVID-19,   oleh oknum kepala daerah yang maju sebagai petahana,”ujar Ketua Dewan Pakar Mappilu-PWI,  Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/07/2020).

Bacaan Lainnya

Ferry, yang juga mantan komisioner KPU ini, lantas menyebut data yang  menunjukkan hampir di 224 daerah petahana mencalonkan kembali karena masih 1 periode. Karena itu dia  menilai perlu peran-peran seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan Analisi dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan pengawasan terhadap para calon kepala daerah, khususnya petahana dan oknum ASN agar tidak melakukan kampanye terselubung menjelang Pilkada 2020.

Dikatakan, sangat perlu juga memperhatikan aspek kualitas penyelenggaraan pilkada. “Seperti pertama, aspek kualitas penyelenggaraan. Dalam hal ini tidak hanya saat pemungutan suara, tetapi mulai dari persiapan dan pelaksanaan agar menjadi satu kesatuan ‘electoral process’,”tutur penyandang Doktor bidang Politik dari Universitas Padjadjaran ini.

BACA JUGA:Mendagri: Redam Konflik Pilkada Dengan Isu COVID-19 

Tantangannya, lanjut mantan Ketua KPU Jawa Barat ini, terletak  pada kepastian aturan/hukum, tahapan yang berubah, pemutakhiran daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir, pencalonan termasuk calon perseorangan, logistik yang habis pakai, kampanye dan pemungutan penghitungan suara serta rekapitulasi, terpenuhinya anggaran pilkada akibat COVID-19 ini.

“Kedua, aspek kualitas penyelenggara pemilu yaitu integritas, profesionalisme, kemandirian dan tata kelola penyelenggara dan kesiapan penyelenggara dengan aturan, SOP dan protokol kerjanya yang menyangkut proses dan hasil pemilu. dan yang pasti penyelenggara juga harus terlindungi dan ada jaminan keselamatannya,” ujarnya.

Ketiga, menurut dia, terkait aspek kualitas peserta Pemilu, mekanisme rekrutmen pasangan calon yang terbuka dan kesiapan mengikuti kontestasi serta integritas peserta Pemilu. “Dan juga penting, aspek kualitas pemilih, tingkat partisipasi pemilih dan antusiasme pemilih dalam Pilkada, dalam hal ini tren golput bisa jadi semakin meningkat serta keselamatan pemilih dan ketidaksetaraan akses pada informasi. Maka perlu terus didorong penyelenggaraan pilkada yang sehat dan ‘free and fair election’ dengan mengedepankan aspek penguatan demokrasi yang sehat juga terhindari dari ujaran kebencian, SARA, perpecahan, dan hoaks,” katanya.

BACA JUGA:Dukung Petahana di Pilkada Pandeglang, Dua ASN Diganjar Tak Naik Gaji

Dalam diskusi di gedung Dewan Pers Jakarta sehari sebelumnya, Ketua PWI, Atal S Depari,  mennyatakan,  pers harus ikut mengawal agar Pilkada Serentak 2020 berjalan sesuai koridor hukum, mulai dari prapersiapan, persiapan, pelaksanaan, sampai penetapan pemenang. Menurutnya,  pers sebagai pilar demokrasi keempat harus benar-benar menegakkan demokrasi agar berjalan pada rel yang benar.

Sementara itu Ketua Mappilu-PWI Suprapto, mengingatkan para petahana untuk tidak memanfaatkan beberapa kemudahan regulasi terkait penanganan COVID-19 demi  kepentingan pribadi atau kelompok. “Kami tahu bahwa dengan alasan untuk penanganan Covid-19,  kepala daerah bisa dengan mudah mengucurkan dana. Kalau ini tidak diawasi secara ketat, maka berpotensi terjadinya penyimpangan kekuasaan,”imbuhnya.(Imam/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.