Mantan Wakil Rakyat Sebut Aturan Penodaan Bendera dalam RKUHP Lebay!

oleh -
penodaan bendera RKUHP mantan anggota DPR RI komisi III DPR RI eva kusuma sundari merah putih
Mantan Anggota DPR RI Komisi III, Eva Kusuma Sundari menilai aturan penodaan terhadap bendera negara dalam RKUHP overregulation atau regulasi berlebihan alias lebay. Karena aturan itu, kata dia, sudah diatur dalam hukum khusus atau lex specialis.

KOTA SEMARANG, REDAKSI24.COM – Pasal pidana penodaan bendera Merah Putih dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus menuai kritikan dari sejumlah kalangan dan pakar. Kali ini, kritikan datang dari Mantan anggota Komisi III DPR RI, Eva Kusuma Sundari.

Mantan wakil rakyat  itu menilai aturan penodaan terhadap bendera negara dalam RKUHP overregulation atau regulasi berlebihan alias lebay. Karena aturan itu, kata dia, sudah diatur dalam hukum khusus atau lex specialis.

Eva Kusuma Sundari yang juga Direktur Institut Sarinah di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (2/7/2021) pagi mengatakan, suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum dan aturan pidana khusus, maka hanya berlaku yang khusus.

Sesuai Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku hingga sekarang, menurut Eva, yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

BACA JUGA: Pakar Sebut Pasal Larangan Pengibaran Bendera Kusam Membahayakan Rakyat

Dalam UU No.24/2009 Pasal 24 disebutkan, setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara.

Ketentuan berikutnya setiap orang dilarang memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial; mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam.

Selain itu, melarang mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apa pun pada bendera negara.

Larangan lainnya, memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara.

“Isi Pasal 24 KUHP ini sama dengan pasal 234 dan 235 RUU KUHP. Bedanya hanya pada pemidanaan meski melakukan perbuatan yang sama,” kata mantan anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan itu.

BACA JUGA: Wow! Pengibaran Bendera Merah Putih di Ketinggian 2.020 Meter Pecahkan Rekor Dunia

Ia mencontohkan pelanggaran UU No.24/2009 Pasal 24 Huruf b, yakni sengaja memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp100 juta.

Sementara itu, di dalam RKUHP Pasal 235 Huruf a hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10 juta. Padahal, kata dia, melakukan tindak pidana yang sama. “Pemidanaan yang beda dengan UU No.24/2009 ‘kan bikin hakim bingung,” kata Eva.

Karena itu, Eva menyarankan agar pembuat undang-undang (pemerintah dan DPR RI) mencabut pasal-pasal penodaan terhadap bendera negara dalam RUU KUHP karena redundant atau mubazir.

Menyinggung soal bendera Merah Putih di wuwungan (balok pada puncak rumah), dia mengatakan membungkus usuk atau keris dengan bendera merupakan praktik leluhur sebelum ada KUHP, bahkan sebelum ada republik ini.

“Jika penghinaan terhadap bendera bermotif politik, ya, ditegasi saja. Jadi, aneh kalau KUHP melebihi undang-undang lex specialis,” kata Eva K. Sundari.(Ant/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.