MAKI: Tak Ada Kekosongan Hukum Bila UU COVID-19 Dibatalkan

  • Whatsapp
MA

JAKARTA, REDAKSI24.COM — Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) yakin bila Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan penanganan COVID-19 dibatalkan, maka tidak akan ada kekosongan hukum.

“Mau tidak mau saat dinyatakan tidak berlaku, ya kembali kepada undang-undang yang ada. Setiap undang-undang ada dalam Pasal 28 (UU COVID-19) itu, ya, berlaku kembali. Tidak ada kekosongan hukum,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam sidang lanjutan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (08/07/2020).

Bacaan Lainnya

Menurutnya,  perppu itu tidak dibutuhkan lantaran tidak terdapat keadaan mendesak. Bahkan, kata Bonyamin,  Pilkada 2020 tetap akan digelar pada Desember 2020.

Di forum siding itu, dia  meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan Presiden menyerahkan salinan naskah akademis dan/atau kajian penyusunan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 oleh Pemerintah. Selain itu dia  juga meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR menyerahkan salinan risalah rapat pembahasan pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 oleh Badan Anggaran DPR.

Sebelumnya MAKI bersama Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA) memohonkan uji formil serta materiil UU Nomor 2 Tahun 2020.

Pada sidang sebelumnya, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh menasihati pemohon agar memahami karakteristik perppu. Menurut Daniel, apabila permohonan uji formil dikabulkan, akan terdapat dua opsi yang terjadi, yakni terjadi kevakuman hukum atau kembali menjadi perppu.(Budisantoso/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.