MAKI Surati Presiden Minta Status WNI Djoko Tjandra Dicabut

  • Whatsapp
Bonyamin Saiman

JAKARTA, REDAKSI24.COM– MAKI mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, berisi permintaan pencabutan status WNI (Warga Negara Indonesia) Djoko Soegiarto Tjandra, buronan tersangka kasus hak tagih (cessie) Bank Bali.

“Hari ini, MAKI telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mencabut status WNI atas Djoko Tjandra,” ungkap  Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi24.com, Kamis (23/7/2020).

Bacaan Lainnya

Boyamin mengatakan, apabila Djoko masih berstatus WNI dan memiliki KTP, maka dia bisa mengurus aset serta saham dalam bentuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Padahal, selama ini RUPSLB itu tidak bisa dilakukan karena Djoko berada di luar negeri dan tidak memiliki KTP.

“Bahwa pencabutan kewarganegaraan ini menjadi penting dalam rangka membekukan aset-aset dan saham-saham kepemilikan Joko Tjandra dikarenakan sudah bukan lagi WNI,”tuturnya.

BACA JUGA:MAKI: Tak Ada Kekosongan Hukum Bila UU COVID-19 Dibatalkan

Dijelaskan, pencabutan status WNI, bisa memaksa Djoko kembali ke Indonesia dikarenakan harus mengurus kewarganegaraan dan aset-asetnya. Pemerintah harus berani mengambil langkah untuk membekukan aset Djoko.

“Pemerintah Indonesia harus berani lakukan pembekuan aset Djoko guna memaksanya pulang dan bersedia jalani hukuman penjara 2 tahun,” sebutnya.

Lebih lanjut, Boyamin mengatakan status WNI Djoko Tjandra memang harus dicabut, karena sudah memiliki status warga negara Papua Nugini dalam bentuk Passport atas nama Joe Chan.

“Status WNI Djoko Tjandra harus dicabut karena telah memiliki Warga Negara Papua Nugini dalam bentuk Pasport atas nama Joe Chan yang akan berakhir 2023. Hal ini sesuai UU No 12 tahun 2006 Pasal 23 Ayat 8 berbunyi : Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya,” tuturnya.

BACA JUGA:Diduga Langgar Kode Etik Wakil Ketua DPR Dilaporkan ke MKD

Djoko Tjandra awalnya membuat geger karena sempat datang ke PN Jakarta Selatan untuk mengajukan sendiri permohonan peninjauan kembali (PK). Ini menjadi ironis lantaran Djoko Tjandra, yang berstatus buron sejak 2009, sampai kini belum tertangkap.

Kehebohan mengenai permohonan PK yang diajukan Djoko Tjandra ini mengungkap dugaan kongkalikong di sektor lain. Akhirnya terungkap pengurusan kilat e-KTP Djoko Tjandra di Kelurahan Grogol Selatan hingga penerbitan surat jalan dari Jakarta ke Pontianak.

Buntut dari kasus Djoko Tjandra ini, sejumlah pejabat pemerintahan dan anggota Polri dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Lurah Grogol Selatan Asep Subhan, yang kini distafkan di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Kemudian tiga anggota Polri, yakni Brigjen Prasetijo Utomo dicopot dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Nugroho Wibowo dicopot dari jabatan Sekretaris NCB Interpol Indonesia, dan Irjen Napoleon Bonaparte dari jabatan Kadiv Hubinter Polri. (Agung/Jaya).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.