MAKI Sikapi Langkah Kejati Riau Laporkan Kasus Dugaan Pemerasan 64 Kepsek ke Kejagung

  • Whatsapp
Koordinator MAKI.Bonyamin Saiman

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Langkah Kejati Riau yang melaporkan hasil penyelidikan ke Kejagung (Kejaksaan Agung) terkait resign (pengunduran) diri massal 64 Kepsek (Kepala Sekolah) tingkat SMP di Kabupaten Inhu (Indragiri Hulu) yang diduga diperas oknum korp Adhiyaksa, disikapi MAKI (Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia).

Koordinator MAKI, Bonyamin Saiman,  meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) memproses laporan tersebut dengan penyelidikan secara transparan dan akuntabel.

Bacaan Lainnya

“Artinya, Kejagung diminta lakukan penyelidikan secara keseluruhan tidak hanya sepihak dari oknum yang diduga lakukan pemerasan, tetapi juga kepada orang-orang yang merasa diperas,” ujar Boyamin kepada REDAKSI24.COM, di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Menurutnya, pemeriksaan tersebut tidak harus ada bukti hitam di atas putih, baik berupa surat ataupun berupa rekaman, tetapi dari indikasi adanya pemerasan saja sudah cukup. “Pemeriksaan tidak harus ada hitam di atas putih. Karena ini menyangkut etik kerja dan pembuktian etik kerja tidak harus ada hitam di atas putih, beda dengan pengadilan. Jadi apabila ada indikasi kuat maka harus diberikan sanksi tegas,”tutur Boyamin.

BACA JUGA:Kasus Pemerasan 64 Kepala Sekolah Dilaporkan Ke Kejagung

Pihaknya, lanjut dia, menyakini pada posisi tersebut tidak mungkin para kepala sekolah beramai-ramai mengajukan permohonan mengundurkan diri kepada bupati setempat kalau tidak ada indikasi penekanan maupun pemerasan. Oleh karena itu, seharusnya Kejagung bisa menjadikan proses ini sebagai treatmen kepada yang salah dengan hukuman atau sanksi.

“Kejagung bisa menjadikan proses ini sebagai treatmen bagi mereka yang ditengarai salah dengan hukuman dan sanksi. Sedangkan kepada yang berprestasi atau yang tidak bersalah tidak dihukum atau bahkan diberikan ganjaran, misalnya promosi jabatan dan sebagainya,” ujar Boyamin.

Sebelumnya Bidang Pengawasan dan Bidang Intelijen Kejati Riau menyatakan hasil pemeriksaan kasus dugaan pemerasan terhadap 64 Kepsek (Kepala Sekolah) oleh oknum korp Adhiyaksa  itu sudah dilaporkan ke Kejagung. Asisten Inteljen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto mengatakan , pihaknya telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kasus indikasi pemerasan puluhan kepsek SMP di Kabupaten Inhu.

“Hasil pemeriksaan dan klarifikasi telah selesai. Sudah dikirim ke Kejaksaan Agung. Tinggal menunggu petunjuk pimpinan,” ujarnya di Pekanbaru.

Dijelaskan Raharjo,  dalam perkara tersebut pihaknya telah memintai keterangan seluruh pihak terkait, baik dari internal maupun eksternal kejaksaan. “Kami sudah minta klarifikasi dan memeriksa puluhan pihak terkait. Ada kepala sekolah, dari pihak dinas (Dinas Pendidikan), Inspektorat, dan internal Kejalsaan Negeri  (Kejari) Inhu,” jelas Raharjo.

Menurutnya, sebelum masuk ke tahap inspeksi kasus, proses klarifikasi juga telah dilakukan. Kini, lanjut Raharjo, hasil inspeksi kasus itu telah rampung dan diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Diketahui, kasus dugaan pemerasaan ini mengedepan di Inhu ketika tiba-tiba puluhan kepsek tingkat SMP menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu diduga karena adanya pemerasan dan intimidasi yang dilakukan oknum setempat terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Para kepala SMP merasa terganggu kinerjanya dengan tindakan oknum dimaksud.

Raharjo juga mengaku  telah menyambangi Kabupaten Indragiri Hulu. Di wilayah itu dirinya bertemu langsung dengan puluhan kepala sekolah dan perwakilan dinas terkait.

“Di sana (Inhu), saya ngajak guru-guru (kepala sekolah) untuk tidak takut lagi, dan kembali bekerja. Alhamdulillah, mereka mau,” pungkasnya. (Agung/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.