MAKI Desak Kejagung Pecat Tidak Hormat Jaksa Pinangki Dari ASN

  • Whatsapp
Bonyamin Saiman

JAKARTA, REDAKSI24.COM- – Kejagung (Kejaksaan Agung) didesak untuk tidak hanya mencopot Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari jabatannya saja, tetapi juga harus menjatuhkan sanksi pecat dengan tidak hormat sebagai aparatur negara (ASN) di lingkungan lembaga yudikatif itu.

Demikian disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dalam keterangan resmi, di Jakarta, Kamis.

Bacaan Lainnya

Pinangki dicopot dari jabatan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, usai terbukti melakukan perjalanan ke luar negeri Malaysia skitar 2019 tanpa izin tertulis dari pimpinan. Pencopotan jabatan itu dilakukan setlah Pinangki menjalani pemeriksaan oleh pihak terkait di Kejagung

Pinangki diduga sempat mengadakan pertemuan dengan buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra (DST) di Malaysia.

BACA JUGA:MAKI Laporkan Oknum Jaksa Kejagung yang Diduga Langgar Kode Etik

“Keterangan dari Anita Kolopaking (pengaca DST) ini seharusnya sudah cukup kuat dan tidak perlu menunggu keterangan Djoko Tjandra karena akan sulit mendapat keterangan dari Djoko Tjandra. Semestinya ini cukup untuk dasar pencopotan dengan tidak hormat,” ujar Boyamin.

Menurutnya, MAKI pun juga akan mengirim bukti tambahan kepada Komisi Kejaksaan perihal dugaan pertemuan antara Pinangki dan Djoko Tjandra.

Bukti yang akan disampaikan itu berupa foto dokumen penerbangan Pinangki bersama kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking pada 25 November 2019. Keduanya diketahui menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 820 dengan tujuan Kuala Lumpur, Malaysia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung,  Hari Setiyono, mengemukakan, Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi, menjatuhkan sanksi disiplin kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari berupa pembebasan dari jabatan struktural karena terbukti melanggar disiplin dan kode etik perilaku jaksa.

Hukuman tersebut, kata Hari, dijatuhkan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (PHD) Tingkat Berat berupa Pembebasan dari Jabatan Struktural.

“Wakil Jaksa Agung telah memutuskan tentang penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural atau di-nonjob-kan kepada terlapor (Pinangki) berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terlapor ini,”tutur Hari dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Boyamin berharap, dengan adanya bukti tambahan dari pihaknya kepada Komisi Kejaksaan, dapat menguatkan rekomendasi untuk pemecatan Pinangki. “Kami meminta Komisi Kejaksaan untuk membuat rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat dari PNS terhadap Pinangki apabila terbukti dugaan pertemuan Pinangki dengan Djoko Tjandra,”katanya.

Bukti tambahan itu, imbuh Bonyamin, akan sangat berguna untuk bahan pemeriksaan dan berjaga-jaga jika Pinangki mengelak dan membantah seperti yang telah dilakukannya di depan pemeriksa tim Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung. (Anita/Ant/Agung/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.