MAKI Akan Laporkan Disdukcapil DKI Jakarta ke Ombudsman RI Terkait Dikeluarkannya e-KTP Buronan Djoko Tjandra

  • Whatsapp
Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko S Tjandra.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko S Tjandra diduga ajukan Peninjauan Kembali (PK) ke PN Jakarta Selatan dengan KTP-elektronik (e-KTP) baru. Dugaan tersebut disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Data dan cetak e-KTP Djoko Tjandra, dikatakan Boyamin dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jaksel. E-KTP yang beralamat di Jalan Simprug Golf I, Nomor 89, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, cocok dengan alamat yang tercantum dalam permohonan PK.

Bacaan Lainnya

Djoko Tjandra dinilai tak layak cetak e-KTP dengan identitas warga negara Indonesia (WNI) karena sudah jadi warga negara Papua Nugini dan memiliki paspor negara tersebut.

“Dalam Pasal 23 Ayat (8) Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa kewarganegaraan hilang apabila memiliki paspor negara lain,” ucap Boyamin, Senin (6/7/2020).

Oleh karena itu, Boyamin menuturkan seharusnya PN Jaksel hentikan proses persidangan PK yang diajukan Djoko.

Tidak hanya itu saja, MAKI juga akan laporkan Dukcapil DKI Jakarta ke Ombudsman RI terkait masalah sistem kependudukan Djoko Tjandra.

“Dinas Dukcapil Pemrov DKI Jakarta dan Dirjen Imigrasi akan diadukan ke Ombudsman pada 7 Juli 2020 mendatang atas lolosnya Djoko Tjandra keluar-masuk Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan gelar sidang perdana PK Djoko Tjandra pada Senin (6/7). Permohonan PK tersebut sontak menghebohkan publik, hal tersebut dikarenakan status Djoko yang merupakan seorang buronan.

Kelemahan intelijen Kejaksaan diakui oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Sehingga tidak berhasil menangkap Djoko yang berada di DKI Jakarta untuk mendaftarkan PK. Namun dirinya sudah memerintahkan jajarannya agar menangkap Djoko apabila menghadiri sidang PK tersebut.

“Insya Allah saya sudah perintahkan jajaran untuk tangkap dan eksekusi Djoko yang mengajukan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Burhanuddin kala Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (29/6) lalu.(Agung/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.