Mahutama dan KJI Dorong Evaluasi Pemilu Serentak 2019

oleh -
DISKUSI POLITIK : Sejumlah akademisi dan akar politik mengikuti diskusi politik dengan ”Pemilu Serentak 2019 : Jurdil dan Manusiawikah?” yang digelar Mahutama dan KJI di Aula KH. Ahmad Dahlan Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat Senin, (29/4/2019) lalu.

JAKPUS,R24—Masyarakat Hukum Tata Negara (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute (KJI) mendorong agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 lalu. Hal tersebut diungkapkan saat diskusi media dengan mengangkat judul tentang, ”Pemilu Serentak 2019 : Jurdil dan Manusiawikah?” di Aula KH. Ahmad Dahlan Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat Senin, (29/4/2019) lalu.

Sekretaris Jendral Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah Auliya Khasanofa mengatakan seharusnya pelaksanaan Pemilu melalui prinsi Jujur dan Adil (Jurdil) serta memenuhi unsure kemanusiawiaan. Namun sayangnya dalam pelaksanaan Pemilu Serempak 2019 kemarin, terlihat masih banyak kekurangan, khususnya banyaknya penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia akibat kelelahan.

 “Desain pemilu yang rumit dengan aturan yang terlalu mepet diputuskan DPR RI, Meninggalnya ratusan penyelenggara pemilu di tingkat KPPS serta masih adanya persoalan yang krusial terkait tehnis Pemilu dalam pelaksanaaanya harus menjadi menjadi keprihatinan, renungan dan bahan untuk evaluasi bersama,” ujar dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT) ini.

Auliya pun mengajak agar mellui berbagai kajian ilmiahnya kaum akademisi dan para pakar hukum yang berkompeten dan memiliki disiplin keilmuan dibidangnya mengkritisi persoalan yang ada pada Pemilu Serempak 2019 tersebut.

 “Dari hasil kajian ilmiah para akademis dan pakar hokum tersebut diharapkan akan mampu menghadirkan desain pemilu yang mengedepankan prinsip permusyawaratan perwakilan terutama dalam pemilihan presiden. Pasalnya pelaksaan Pemilu Serempak 2019 kemarin terlihat menjadi rentan konflik ditambah dengan keserentakan pelaksanaanya lebih banyak diperbincangkan Pilpres dibandingkan pemilihan yang lain,” jelasnya.

Direktur Eksekutif KJI Ahmad Redi mengatakan bahwa Pemilu Serentak yang memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan anggota legislatif dari tingkat pusat hingga daerah menyisakan bahan renungan yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya, bagi penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya.

“Pemilu serentak yang seyogya dimaksudkan demi terselenggaranya demokrasi yang lebih baik, nyatanya justru diwarnai berbagai macam persoalan yang tak kalah pelik,” ujarnya .

Akademisi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara ini mencatat berbagai macam masalah seperti potensi kecurangan, netralitas penyelenggara pemilu hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang sampai menelan banyak korban jiwa penyelenggara pemilu di daerah.

Sedangkan Ketua Umum Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, Pemilu harus selalu dipandang sebagai sarana mengawal kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu harus selalu dilandasi berdasarkan asas Jujur, Adil, Langsung, Bebas dan Rahasia (Jurdil dan Luber).

 “Asas-asas tersebut hanya dapat terselenggara dengan adanya good will dari penyelenggara pemilu dan para pemangku kepentingan serta partisipasi publik dalam mengawal suara rakyat,” ujar Anggota Komisi Yudisal RI ini.(hnd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.