Mahasiswa UIN SMH Banten Serukan Penolakan Omnibus Law

  • Whatsapp
tolak omnibus law
Ratusan mahasiswa UIN SMH Banten menyerukan penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Kamis (12/3/2020).

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM –  Ratusan aktivis Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten (KBM UIN SMH Banten), menggelar unjukrasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja, di Perempatan Ciceri, Jalan Jendral Sudirman, Kota Serang, Banten, Kamis (12/3/2020).

Humas aksi KBM UIN SMH Banten, Misbah mengatakan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja berisi 11 pembahasan dan 1.200 pasal. Produk hukum ini, menurut dia, merangkum, menghapus dan mengubah 79 undang-undang yang sudah ada. “Banyak catatan merah dalam Omnibus Law RUU Cipta kerja itu,” katanya.

Bacaan Lainnya

Catatan merah dalam Omnibus Law RUU Cipta kerja yang menuai kontroversi tersebut, menurut Misbah, seakan bukan hambatan bagi rezim untuk segera merealisasikannya. Hal itu dibuktikan, dengan manuver dan tindak tanduk rezim dalam mengoptasi, intervensi dan mengintimidasi gerakan rakyat yang menolak omnibus Law RUU Cipta kerja.

Misbah menjelaskan, pembangunan ekonomi yang dicanangkan pemerintahan Jokowi mendesak untuk mengeluarkan RUU Cipta kerja melalui mekanisme Omnibus Law, berupa penyesuaian regulasi yang memudahkan investasi masuk ke Indonesia.

“Namun program itu mengorbankan hak rakyat, dalam hal ini buruh yang selama ini memperjuangkan peningkatan kesejahteraannya,” paparnya.

Sementara itu, Tedi, aktivis KBM UIN SMH Banten menilai, Omnibus Law kontradiktif dnegan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang telah diubah sebagian pasalnya dalam UU nomor 15 tahun 2019.

“Pemerintahan Jokowi menggunakan alibi kepastian hukum sebagai upaya keselarasan Omnibus Law terhadap UU No 12 tahun 2019. Namun kepastian hukum yang dimaksud ialah kepastian hukum bagi kepentingan investor,” tegasnya.

Dalam pasal 170 RUU Cipta Kerja, sambung Tedi, juga diatur ketentuan jika suatu UU dinilai menghambat proses kemudahan investasi, maka bisa dibatalkan melalui peraturan pemerintah atau PP.

“Selain merusak struktur hierarki hukum, pasal tersebut juga berpotensi melahirkan sikap otoriterialisme dan sentralisasi kekuasaan demi investasi ala rezim neo orba yang anti demokrasi,” paparnya.

BACA JUGA:

. Persatuan Mahasiswa Banten Tolak Omnibus Law RUU Cilaka

. Ratusan Buruh Demo Ke DPR-RI Tolak Omnibus Law

. Forum Buruh Cilegon Galang Massa Tolak Omnibus Law

Aktivis mahasiswa lainnya, Ucup Fallosuf menegaskan, tuntutan aksi tersebut yaitu, tolak omnubus law RUU Cipta Kerja, hapuskan sistem fleksibilitas kerja atau pemagangan, outsourching dan kontrak,” ujarnya.

Kemudian, sambung Ucup, turunkan harga kebutuhan pokok dan hentikan pencabutan subsidi sosial untuk rakyat. Segera wujudkan pendidikan yang ilmiah, gratis demokratis dan bervisi kerakyatan.

“Tolak segala bentuk regualsi dan kebijakan anti rakyat. Segera sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Hentikan intimidasi dan refresifitas terhadap gerakan rakyat dan bangun industrialisasi nasional dan jalankan reforma agraria sejati,” tandasnya.(Adi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.