Mahasiswa Sempro Serang Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

oleh -
mahasiswa serang
Mahasiswa Sempro Serang kembali menyuarakan penolakan terhadap rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM –Sejumlah mahasiswa yang menamakan Sekolah Mahasiswa Progresif (Sempro).mengancam akan kembali turun ke jalan. Rencana itu menyusul akan dibahasnya kembali RKUHP. Mahasiswa juga mengecam kenaikan premi BPJS kesehatan, serta kasus penembakan sejumlah mahasiswa beberapa bulan lalu.

Koordinator aksi Sempro, Robby Rajab mengatakan, rezim saat ini akan melanjutkan kembali pembahasan RUU yang dinilainya anti rakyat tersebut. Dia menyebut, regulasi itu bakal diketuk palu mulai Januari 2020.

“Pembahasan RKUHP akan membawa rakyat ke dalam situasi dan kondisi yang semakin tidak menentu. Belum lagi hilang tindakan represif dan brutal yang dilakukan oknum aparat keamanan dalam menangani aksi demonstrasi mahasiswa,” katanya saat menyampaikan orasi di depan Kampus UIN Banten, Kota Serang, Sabtu (16/11/2019).

BACA JUGA:

. Pemkab Serang Berikan Beasiswa Bagi 51 Mahasiswa Untirta

. Mahasiswa Nilai Bupati Serang Gagal Sejahterakan Warganya

. BEM Serang Sebut Tatu-Panji Gagal Pimpin Kabupaten Serang

Tanpa mengindahkan kemanusiaan, serta aturan hukum yang berlaku, menurut Robby, aparat memperlakukan massa aksi layaknya hewan ternak dengan menembaki, memukuli, dan melakukan tindakan kekerasan lainnya tanpa alasan yang jelas.

“Hasilnya korban jiwa berjatuhan, 5 orang kawan kami meregang nyawa,” ungkapnya. Mereka yang tewas diduga akibat tindakan refresif aparat masing-masing Irmawan Randy (Jakarta), Maulana Suryadi (Jakarta), Bagus Putra Mahendra (Jakarta), Akbar Alamsyah (Jakarta), Yusuf Kardawi (Kendari),” imbuhnya.

Robby melanjutkan, api perjuangan mahasiswa akan terus menyala dan menolak untuk padam, karena pemerintah tidak mampu memberikan kebijakan yang pro rakyat. Pemerintah, kata dia, juga akan mencabut subsidi terhadap rakyat. Hasilnya, kata dia, premi BPJS Kesehatan mulai Januari 2020 resmi naik 100%.

“Tarif dasar listrik naik. BBM naik dan lain-lain. Kebijakan tersebut sebagai bentuk pengabaian negara terhadap pemenuhan kesejahteraan terhadap rakyat,” katanya.

Robby menjelaskan, untuk mengabadikan serta meneruskan perjuangan Sempro bakal melayangkan tuntutan, diantaranya; menolak pasal karet yang mendiskriminasi rakyat miskin dan berpotensi mengekang hak demokratis rakyat dalam RKUHP. Serta tolak RUU lainnya yang sedang dalam proses pembahasan, seperti  RUU Pertanahan, Revisi UU Ketenagakerkaan, RUU Minerba dan segera sahkan RUU PKS.

Kemudian, Sempro menyaurakan penolakan Kenaikan BPJS Kesehatan dan Tarif Dasar Listrik. Serta berikan sepenuhnya jaminan sosial bagi rakyat. Lawan upaya pelemahan pemberantasan korupsi (KPK), serta mendorong Presiden RI Joko Widodo segera mewujudkan Perppu KPK.

“Kami juga menuntut penghentikan tindakan represif negara terhadap gerakan rakyat. Serta mengusut tuntas pelaku penembakan lima rekan kami dalam aksi membela demokrasi,” tandasnya.(Adi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.