Mahasiswa Sebut Wali Kota Serang Penggusur PKL

  • Whatsapp
Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratis (SWOT) memprotes kebijakan Wali Kota Serang, Syafrudin yang merelokasi PKL.

REDAKSI24.COM – Mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratis (SWOT) menilai Wali Kota Serang, Banten, Syafrudin telah mencederai hakikat keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Mereka juga menyebut wali kota telah mengacaukan instabilitas ekonomi pedagang kecil tersebut.

Penilaian mahasiswa menyusul kebijakan Wali Kota Serang, Banten untuk merelokasi atau memindahkan PKL yang ada di Stadion Maulana Yusuf maupun Pasar Induk Rau. Kebijakan itu dinilai mahasiswa sebagai kebijakan tendensius tanpa perencanaan.

Bacaan Lainnya

Sekretaris SWOT Kota Serang, Muhammad Jejen mengatakan, belum setahun memimpin Kota Serang, pasangan Syafrudin-Subadri telah mencederai hakikat keberadaan PKL. Dengan kebijakan tersebut, kata dia, Pemkot Serang telah membunuh perekonomian masyarakat secara pelan-pelan, serta menyeret pedagang ke dalam garis kemiskinan.

“Kebijakan relokasi terhadap PKL tanpa ada perencanaan. Rezim Syafrudin-Subadri tidak memberikan solusi, melainkan sengaja menambah masalah semakin pelik,” katanya kepada Redaksi24.com di Kota Serang, Minggu (1/9/2019).

BACA JUGA:

. Mahasiswa Minta Anggota DPRD Kota Serang Tes Urine

. Temuan BPK Jadi “Kado Pahit” HUT Kota Serang ke 12

. Jambore BEM Serang Kuatkan Lagi Budaya Kebantenan

Ia menambahkan, PKL di Kota Serang belum siap direlokasi. Sebab, kata dia, mereka hanya mampu menggantungkan hidupnya dari sektor non formal.

Dia menyarankan Pemkot Serang untuk melakukan  perencanaan yang matang dan mengedepankan tindakan logis serta menyosialisasikan secara masif terkait rencana relokasi PKL.

“Walikota harus memikirkan nasib PKL. Kalau ekonomi mereka mati, siapa yang bertanggungjawab? Konsep penataan harusnya membawa kesejahteraan bagi PKL, bukan sebaliknya” imbuhnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, Walikota Serang Syafrudin-Subadri harus tahu filosofi dasar dalam penataan PKL adalah memberikan akses seluas mungkin bagi usaha kecil, bukan sebaliknya mematikan ekonomi kerakyatan mereka.

“Yang dibutuhkan PKL adalah pendekatan, pembinaan, bimbingan teknis, serta manajemen usaha kerakyatan,” paparnya.

Kemudian, kata Sekjen SWOT yang biasa disapa Jejen itu, konsep wali kota harus dapat diterima PKL agar kemudian dapat menguntungkan baik pemerintah mauapun PKL itu sendiri.

“Saya nilai wali kota gagal menyejahterakan rakyatnya dan pantas kalau Syafrudin-Subadri disebut rezim penggusur PKL,” sindirnya.(Adi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.