Maha Bidik Indonesia Pertanyakan SPJ Dana Operasional Gubernur Banten

  • Whatsapp
Sidang ajudikasi di kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten.

REDAKSI24.COM – Ketidakrincian penggunaan biaya operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten menjadi persoalan. Meski pada Tahun Anggaran 2017 tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun ketidakrincian penggunaannya berpotensi tidak tepat sasaran alias salah alamat.

Hal itu kemudian yang diantisipasi Ojat Sudrajat dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia. Menurut Ojat, hal ini menjadi kekhawatiran mengingat penganggaran yang dialokasikan cukup besar, sedangkan dari sisi pengawasan masih lemah.

Bacaan Lainnya

“Bahkan untuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban, red)-an hanya dalam bentuk kwitansi Lumpsum,” ujarnya usai sidang ajudikasi di kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, Selasa (23/8/2019).

Karena itu, lanjut Ojat, melalui gugatan keterbukaan informasi, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bisa membuka rincian penggunaan Biaya Operasional setelah di-SPJ-kan.

“Dalam setiap kesempatan, bapak Gubernur selalu mengatakan sistem pemerintahan yang bersih. Untuk itu, kami meminta Pemprov bisa membuka rincian penggunaan dana tersebut. Ini demi ketransparanan penggunaan anggaran,” ujarnya.

Rincian penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah no.45 tahun 2015. Dalam Perda tersebut tidak ada klausul rincian penggunaan dan alokasi pembagian biaya operasional  antara Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Dalam pasal 10 menyatakan, Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dinyatakan melanggar hukum.

“Namun tidak ada pengawasan dalam penggunaannya. Apalagi bentuk SPJ-nya Lumpsum,” katanya.

Ojat menambahkan, besaran Biaya Operasional sesuai Perda tersebut sebesar 0,15 persen dari PAD. Pada tahun 2017, PAD Banten mencapai 6 triliun, sedangkan pada tahun 2018 6.32 triliun.

“Di Surabaya, Jawa Tengah dan DKI, pelaporan dana operasional terperinci. Pembagiannya juga jelas. Bahkan, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, kala itu sempat mengembalikan dana operasional karena tidak habis dipakai,” ujarnya.

BACA JUGA:

. Gubernur Banten Minta Target Belanja Daerah Ditambah

. Belanja Pegawai Pemprov Banten Capai Rp2,50 Triliun

. Pemprov Minta Dewan Tambah Modal Bank Banten Rp175 Miliar

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi, seperti dikutip dari tempo.co edisi 19 Desember 2012 mengatakan, biaya operasional, meski dikelola SKPD, juga diperuntukkan bagi para kepala daerah. Karena itu, pihaknya memasukkan dana yang nilainya sangat besar itu ke dalam penghasilan yang diterima gubernur dan wakil gubernur.

“Logikanya kan gini, uang itu buat mereka sendiri. Memang SKPD yang bayar, tapi itu kan buat dia (kepala daerah) juga, untuk mereka sendiri,” kata Ucok.

Pemisahan antara penghasilan gubernur yang dibawa pulang dan biaya penunjang operasional justru dinilai membingungkan. Menurut Ucok, dibawa pulang atau tidak, toh uang tersebut digunakan untuk kepentingan gubernur. Ucok mencontohkan biaya pemeliharaan rumah, satpam, ataupun dana kunjungan ke daerah-daerah merupakan kepentingan personal sebagai gubernur. “Susah memisahkan karena sangat jelimet. Misalnya, dia kunjungan, mau ngajak siapa, kan dia (kepala daerah) yang ngatur,” katanya.

Ucok memandang kerancuan ini berawal dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang memang mengatur tentang Biaya Operasional Penunjang. Aturan ini, katanya, memanjakan kepala daerah.

Apalagi faktanya, audit Badan Pemeriksaan Keuangan juga tidak pernah melakukan pendalaman dan pengawasan tentang penggunaan biaya operasional tersebut. Di sinilah muncul loss dan celah untuk disalahgunakan. Karena itu, Fitra meminta agar peraturan tersebut dihapus.

Di lain hal, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah (Sekda) Pemprov Banten, Ahmad Syaukani mengatakan, penggunaan Biaya Operasional Gubernur sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 109 tahun 2000. Dalam PP tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur mempunyai hak penuh terhadap penggunaan biaya operasional.

“Semuanya sudah sesuai aturan. Kalau menyimpang, otomatis sejak tahun 2000 juga sudah ada temuan dari BPK,” ungkapnya.

Berkaitan dengan SPJ yang dipersoalkan, lanjutnya, itu menjadi hak siapapun untuk menanyakan. Akan tetapi, kata dia, pihaknya selaku penyalur anggaran sudah bekerja sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.