,

Lokataru Duga Mafia Tanah Di Tangerang Libatkan Pemodal dan Preman

oleh -
lokataru,haris azhar,kabupaten tangerang,mafia tanah,pemodal,preman
Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar/Istimewa.

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Lembaga Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Lokataru menyatakan, praktik mafia tanah di wilayah Kabupaten Tangerang diduga melibatkan persekutuan pemodal dan organisasi preman.

 

Direkstur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar menyebut-nyebut, mafia tanah besar di wilayah Kabupaten Tangerang telah menyerobot ratusan hektar tanah warga.

 

Haris mengungkapkan, sejumlah kasus perampasan tanah bersertifikat di Kabupaten Tangerang, yang diduga dilakukan oleh perusahaan pengembang dan terindikasi bekerjasama dengan organisasi preman.

 

“Ketika masyarakat ke lapangan mempertanyakan persoalan ini, sejumlah preman mengintimidasi,” kata Haris Azhar, kepada Redaksi24.Com. belum lama ini.

 

“Negara wajib hadir, dan memberi perhatian terhadap praktik mafia tanah di Kabupaten Tangerang, karena melibatkan persekutuan pemodal dan preman” imbuh Haris Azhar.

 

Haris Azhar mengaku menemukan banyak kejanggalan atas dugaan kasus penyerobotan lahan di Tangerang itu.

 

Dia memberikan contoh NIB dan SHM atas nama Vreddy dan Hendry, diterbitkan dengan total luasan bidang tanah masing-masing sebesar 500 dan 200 hektar.

 

Padahal, kata Haris, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, telah membatasi luasan kepemilikan tanah pertanian hanya sebesar 20 hektar saja.

 

Seperti Kasus yang dialami oleh Tonny Permana pemegang dan pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

 

Kepemilikan tersebut digugat di Pengadilan oleh seseorang dengan hanya menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah. Dalam proses ini, propertinya dihancurkan oleh sekelompok preman lalu dipasang plang ‘dibawah pengawasan HRC berdasarkan Akta Jual Beli’.

 

Kasus serupa juga dialami oleh Djoko Sukamtono di Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, SHM miliknya diduga dikuasai oleh pengembang di Kabupaten Tangerang, dengan cara melakukan laporan yang mengindikasikan kriminalisasi kepada pemilik sertifikat.

 

Menurut Haris, praktik penyerobotan lahan ini bisa mulus karena para mafia tanah berkolaborasi dengan oknum pegawai BPN.

 

“Mafia Tanah juga kami tengarai telah membuat sejumlah proses akrobat hukum sehingga barang rampasan negara berupa tanah dapat dikuasai oleh perusahaan pengembang,” ucap  Haris. (Iqbal/ejp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.