Digerus Covid-19 dan Lemah Koordinasi, Investasi di Banten Merosot Drastis

  • Whatsapp
investasi banten
Komisi III DPRD Banten menggelar Rakor dengan DPMPTSP terkait investasi di masa pandemi covid-19.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pada triwulan pertama tahun 2020 ini, nilai investasi yang tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Provinsi Banten menurun drastis. Penurunan itu selain karena Pandemi Covid-19, juga dinilai lantaran lemahnya koordinasi antar lembaga terkait.

Pada triwulan pertama tahun sebelumnya, nilai investasi yang masuk ke Banten mencapai Rp13-Rp15 triliun, kini hanya mampu menyerap Rp6,8 triliun. Penurunan ini merupakan dampak dari Pandemi covid-19, mengingat potensi investasi di Banten masih mengandalkan Penanaman Modal Asing (PMA).

Bacaan Lainnya

“Hampir semua daerah yang mengandalkan sektor investasi PMA mengalami penurunan, tidak hanya di Banten,” ungkap Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Banten, Mahdani, usai Rakor bersama Komisi III DPRD Banten di aula DPMPTSP, Selasa (9/6/2020).

Pelaksana Tugas (Plt) Biro Administrasi dan Pembangunan Adpem Setda Provinsi Banten itu menambahkan, sedangkan bagi daerah yang nilai investasinya bergantung pada sektor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) cenderung masih stabil, seperti Kalimantan yang PMDN-nya bergantung pada perkebunan kelapa sawit.

“Dampak Pandemi covid-19 di sana tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai serapan investasi,” ujarnya.

Selain itu, Mahdani juga mengakui masih lemahnya sistem koordinasi antar lembaga juga masih terjadi dalam proses perizinan. Hal itu, menurut Mahdani, tidak terlepas dari minimnya tenaga pegawai yang ada di Pemprov Banten, sehingga para pegawai dari perwakilan setiap dinas yang harusnya standby di DPMPTSP, lebih banyak dinas di kantornya.

“Seharusnya kalau perizinan satu pintu, semuanya dipusatkan di sini. Tapi masalahnya pegawai yang ditugaskan di sini juga, masih dibutuhkan di kantornya, sementara yang melakukan proses perizinan tidak setiap hari ada. Akhirnya mereka ke sini ketika ada proses perizinan saja,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi mengatakan, sistem koordinasi ini harus segera diperbaiki guna memaksimalkan pelayanan proses perizinan. Untuk itu, pihaknya akan mencarikan solusi bagaimana perwakilan pegawai setiap dinas itu ada yang stanby di DPMPTSP, tidak hanya ketika ada yang melakukan proses perizinan.

“Kami coba akan carikan solusinya,” ujarnya.

Terkait lemahnya nilai investasi yang tercatat di triwulan pertama ini, politisi PKS itu mengakui semua daerah memang sedang mengalami hal yang sama. Untuk itu ke depan, pihaknya berharap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pantai dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) segera disahkan, karena potensi penambahan nilai investasi dari sektor sini sangat besar, sekitar Rp14 triliun.

“Selama ini masih mengandalkan investasi dari sektor PMA, seperti perusahaan padat modal yang berada di Kota Cilegon, dan perusahaan padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja di daerah Kabupaten Serang dan Tangerang Raya,” jelasnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.