Legislator Sinyalir RUU Ciptaker Lemahkan Perlindungan Lingkungan Hidup

  • Whatsapp
Hamid Noor Yasin
Anggota Komisi IV DPR RI, Hamid Noor Yasin

JAKARTA, REDAKSI24.COM –- Anggota Komisi IV DPR RI, Hamid Noor Yasin, mensinyalir RUU Ciptaker (Rancangan Undang-undang  Cipta Kerja) yang kini dibahas Baleg (Badan Legislasi) DPR RI berpotensi melemahkan aspek perlindungan lingkungan hidup.

Hamid beralasan, indikasi ini muncul lantaran ditiadakannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang tidak menjadi syarat lagi dalam penerbitan izin usaha.

Bacaan Lainnya

Sebaliknya, menurut dia,  RUU Ciptaker seharus memperkuat  aspek perlindungan lingkungan hidup  akibat pembangunan ekonomi. Terlebih lagi klaster lingkungan hidup juga menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan RUU Ciptaker yang sudah masuk Bab III itu.

Hamid menyatakan, pembangunan ekonomi yang menjadi ruh RUU Ciptaker itu sering kali mengesampingkan kepentingan lingkungan hidup. “Saya mengingatkan bahwa paradigma pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja. Pembangunan sumber daya alam kita selama ini telah salah arah,”ujar politisi PKS ini dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Disebutkan,  penambangan batu bara, gas, minyak bumi, misalnya,  sedemikian jauh telah menghasilkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, RUU Ciptaker seyogianya harus mampu mendorong pembangunan yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial.

Legislator Dapil Jawa Tengah IV ini menduga, instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup justru akan dilemahkan dalam RUU Ciptaker. Dengan ditiadakannya Amdal yang menjadi syarat dalam penerbitan izin usaha, maka rancangan payung hukum tersebut berpotensi mengesanpingkan aspek lingkungan.

Draf RUU Ciptaker, masih dominan berasal dari Pemerintah. Dalam kaitan ini, Hamid memita pemerintah harus memperhatikan betul usaha rakyat seperti pertanian, kehutanan, dan kelautan yang bergantung pada lingkungan.

“Lingkungan hidup yang baik merupakan jantung ekonomi rakyat banyak. Contohnya, ekosistem laut yang bagus akan menghasilkan ikan yang berlimpah. Begitupun hutan yang bagus akan menghasilkan madu yang banyak,” jelas Hamid.

Partai Keadilan Sejahtera sendiri sudah menyampaikan berbagai hal tentang kerusakan lingkungan hidup akibat tidak kuatnya regulasi. Kerugian jangka pendek dan panjang akan ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan hidup.

Dikatakan Hamid, pelonggaran standar lingkungan sebagaimana telah tercantum pada UU Nomor 32 Tahun 2009, hanya menciptakan keuntungan sesaat bagi segelintir orang.

“Saya tidak anti investasi dan kemajuan ekonomi. Kami dari PKS sangat mendorong adanya investasi dan penguatan ekonomi. Tapi kemajuan ekonomi mesti dibingkai dengan penguatan instrumen perlindungan lingkungan hidup,”desak Hamid.(Agung/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.