Legislator: Sektor Pertanian Belum Didukung Kebijakan Anggaran yang Memadai

  • Whatsapp
Akmal menyebutkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian belum didukung kebijakan anggaran memadai
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyebutkan, keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian belum didukung kebijakan anggaran yang memadai.

Dikutip dari laman dpr.go.id,  Akmal menilai, segala ekspos yang menyatakan pentingnya sektor pertanian tidak didukung kebijakan yang menjadi bukti bahwa sektor tersebut mendapat dukungan penuh agar menjadi besar demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Bacaan Lainnya

Maksudnya, lanjut Akmal,  bukti dukungan pemerintah  adalah kebijakan anggaran yang masih menganggap sebelah mata sektor pertanian ini.

Menurutnya, hal itu terbukti dengan eksekusi kebijakan tambahan anggaran sektor pertanian yang hanya sebesar Rp 3 triliun dibandingkan suntikan modal PT Asuransi Jiwasraya yang mencapai Rp 22 triliun.

BACA JUGA:Pimpinan DPR: Pemerintah Harus Lebih Serius Tingkatkan Investasi Sektor Pertanian Untuk Menopang Pertumbuhan

“Bagaimana pertanian kita bisa besar bila kebijakannya nanggung seperti ini. Sementara Kementan kemarin cuma dapat tambahan Rp 3 triliun pada saat bersamaan pemerintah menggelontorkan suntikan Rp 22 triliun sebagai modal untuk penyehatan PT Asuransi Jiwasraya. Ini bukti nyata Pemerintah belum sepenuhnya memberikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian,” ujar Akmal dalam siaran persnya di , seperti Selasa (10/11/2020).

Dikatakan, kalau memang Presiden Jokowi melihat sektor ini sangat penting, sejatinya politik anggaran dan keberpihakan itu betul-betul terlihat.

Legislator asal dapil Sulawesi Selatan II ini mengapresiasi kinerja pemerintah bidang pertanian, khususnya Kementerian Pertania (Kementan), dalam menjaga pasokan logistik pangan nasional selama masa pandemi.

Meski demikian Akmal  melihat masih ada sejumlah pekerjaan rumah bagi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Pertama, manajemen internal  masih berjalan sendiri-sendiri, bahkan dalam beberapa kesempatan Akmal menilai kebijakan Kementan masih bersifat politis.

“Saya pikir, dia (Mentan) harus lebih memperkuat sinergitas antara eselon 1 dengan stakeholder yang ada,”katanya.

Kemudian terkait kepastian harga di tingkat petani. Akmal melihat walaupun pemerintah sudah mengucurkan dana ke Perum Bulog untuk menjaga ketahanan pangan dan kepastian harga kepada petani, namun terkadang harga komoditas, seperti cabai, bawang, dan jagung masih di bawah harga pembelian pemerintah saat panen raya.

Selama ini, kata dia, produksi sektor pertanian melimpah dan banyak di sentra-sentranya. Akan tetapi tidak ada yang membeli pada saat panen raya dengan serapan yang signifikan menghabiskan stok di petani.

“Ini kan masalah, dan masalah ini bukan di Kementan sebenarnya, karena Kementan bukan di perdagangan.  Persoalan yang paling mendasar pada mindset pemerintah. Mesti ada kesepahaman bersama, yang sudah terbukti nyata di lapangan bahwa sektor ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi keberlangsungan bangsa kita. Bila ini sudah dipahami, maka pemerintah tidak perlu ragu lagi untuk memberikan politik anggaran yang signifikan pada sektor pertanian ini,”pungkas Akmal.(Jay De Menes)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.