Legislator Pertanyakan Kinerja Anak Perusahaan Holding BUMN Pupuk

  • Whatsapp
Komisi VI DPR dalam RDP dengan Pupuk Indonesia mempertanyakan kinerja anak perusahaan Holding BUMN pupuk yang berbeda core bisnis
Legislator Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana, dalam rapat dengan PT Pupuk Indonesia, di Jakarta, Kamis (01/09/2020), mempertanyakan kinerja anak perusahaan Holding BUMN pupuk yang berbeda core bisnis dengan induknya.

JAKARTA, REDAKSI24.COM—Komisi VI DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pupuk Indonesia (Persero)  di Jakarta, Kamis (1/10/2020), mempertanyakan kinerja anak perusahaan holding BUMN pupuk tersebut yang memiliki core bisnis  berbeda dengan induknya yakni PT Pupuk Indonesia.

Forum RDP yang berlangsung sejak pagi dan berakhir pada 13.30 WIB itu, Komisi VI mendengarkan penjelasan serta laporan kinerja perusahaan di masa pandemi dari Direktur Utama yang baru.

Bacaan Lainnya

Sebagai informasi, Menteri BUMN, Erick Thohir pada Agustus 2020 lalu, menunjuk Bakir Pasaman untuk menjadi Dirut baru dari PT Pupuk Indonesia. PT Pupuk Indonesia juga ditunjuk sebagai induk usaha (holding company) dari perusahaan-perusahaan BUMN pangan di bidang pupuk.

Aria Bima dari F-PDIP  menjadi pimpinan dalam RDP itu sejak awal rapat  sudah menanyakan kesiapan serta ketersediaan stok pupuk bersubsidi. Di hadapan jajaran direksi, Aria menekankan bahwa jumlah rakyat petani dipastikan bertambah, seperti  tukang becak yang beralih menjadi petani untuk menggarap lahansempit miliknya.

BACA JUGA: Komisi VI DPR RI Setuju Garuda Indonesia Disehatkan Kembali

Sementara, menurut Aria, stok pupuk bersubsidi punya kuota tetap. Maka dia pun meminta PT Pupuk untuk memastikan betul pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran di lapangan.

Aria menekankan pengawasan atas 3 hal pokok dalam manajemen PT Pupuk, yaitu pemodalan, pengelolaan, dan penyaluran.

Sekedar informasi, pemerintah masih memiliki hutang ke PT Pupuk sebesar Rp 17,2 triliun, yang sebagian besar merupakan hutang dari proyek subsidi pupuk. Sementara itu, akibat dampak pandemi Covid-19 marjin keuntungan PT Pupuk dipastikan turun pada tahun ini yang hanya meraih sebesar Rp 2 miliar.

Legislator Komisi VI lainnya, Ananta Wahana, dalam sesi pendalaman mempertanyakan soal anak perusahaan PT Pupuk yang sama sekali berbeda core bisnisnya dengan PT Pupuk. Anak perusahaan  dimaksud adalah PT Rekayasa Industri (Rekind) yang merupakan anak perusahaan di divisi kontraktor.

BACA JUGA:Pemerintah Diminta Segera Lunasi Utang ke BUMN

“Dengan beda core bisnis, sudah sejauh mana PT Rekind berkontribusi positif bagi induk usaha atau justru menjadi beban bagi kinerja PT Pupuk,” tanya Ananta di hadapan Dirut PT Pupuk.

Ananta mengingatkan masih mangkraknya proyek pembangunan pipa gas Cirebon – Semarang yang dikerjakan oleh PT Rekind bersama PT PGN. Ananta secara prinsip mengaitkan lini usaha PT Pupuk ini dengan penggodokan RUU BUMN yang akan menertibkan anak-anak perusahaan BUMN.

Wakil rakyat dari Dapil Banten III itu juga mempersoalkan tentang produksi dan pemakaian pupuk kimia yang saat ini masih disebarluaskan secara massal.Diingatkan juga agar PT Pupuk mulai memikirkan soal substitusi atau pengalihan dari pupuk kimia ke pupuk organik.

Menanggapi Komisi VI, Dirut PT Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman, mengapresiasi atas masukan dan kritik Komisi VI. “Terima kasih atas kritik serta masukan dari anggota Komisi VI DPR RI. Saya akan segera merespon segala masukan dan pertanyaan secara lengkap melalui jawaban tertulis,” ucap Bakir Pasaman. (Agung/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.