Legislator Minta Awasi Praktik Percaloan Dalam Seleksi CPNS

  • Whatsapp
Saan meminta Kemenpan dan BKN memastikan keilmuan peserta CPNS dan mengawasi percaloan dalam seleksi CPNS
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa

JAKARTA, REDAKSI24.COM— Legislator  Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa,  meminta Kemenpan RB dan BKN memastikan  kejelasan serta kesesuaian nomenklatur nama keilmuan yang harus dipenuhi peserta seleksi CPNS (calon pengawai negeri sipil) serta memperketat pengawasan guna mengatisipasi prakti percaloan dalam proses rekrutmen CPNS tersebut.

Saan yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut menyampaikan hal itu dalam poin kesimpulan rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Apartaur Negara dan Reformasi Birokrasi), Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan Ketua KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10).

Bacaan Lainnya

Menurut Saan, perlu adanya kejelasan serta kesesuaian nomenklatur nama keilmuan dan rumpun keilmuan dengan ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi pada seleksi administrasi bagi pelamar CPNS.

Dengan kejelasan itu, kata Saan, bisa memberikan kesempatan yang lebih besar kepada peserta atau pelamar untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD).

“Dengan ditemukannya beberapa soal dalam seleksi kompetensi bidang (SKB) yang tidak relevan dengan keilmuan dan jabatan yang dilamar oleh peserta, maka kami Komisi II DPR meminta Kemenpan RB dan  BKN melakukan sinkronisasi soal SKB tadi dengan jabatan agar nilai SKB dapat benar-benar mencerminkan kompetensi nilai yang dibutuhkan suatu jabatan,”ujarnya.

Masih terkait rekrutmen CPNS itu,  Saan menekankan diperketatnya pengawasan dalam proses seleksi. Langkah ini guna meminimalisasi praktek percaloan yang terjadi pada pelaksanaan SKB CPNS.

“Kemenpan RB, BKN dan KASN seyogianya meningkatkan sistem pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,”katanya.

Karena pelaksanaan SKB CPNS tahun 2019 berlangsung di tengah pandemi, Saan mengingatkan  dalam pelaksanaan SKB CPNS  itu harus dipastikan adanya penerapan protokol kesehatan kekat.

“Sesuai surat Edaran Kepala BKN Nomor 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 agar pelaksanaan SKB CPNS tahun 2019 dapat berjalan lancar aman dari potensi penularan Covid-19,” ujar Saan.(Agung/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.