Lebaran di Kabupaten Tangerang; Tidak Ada Mudik Tidak Ada Piknik

oleh -
mudik, larangan mudik, piknik, kabupaten tangerang, pegawai pemerintah, lebaran, idul fitri, sekda, moch maesyal rasyid, banten,
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Banten, Moch Maesyal Rasyid, memimpin Rakor lebaran.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, melarang seluruh aparaturnya, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun PPPK serta honorer untuk mudik atau pulang kampung pada momen Idul Fitri tahun ini. Seluruh aparatur juga dilarang untuk berwisata atau piknik lebaran.

Larang mudik bagi aparatur pemerintah itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesal Rasyid pada rapat kordinasi (Rakor) bersama para camat Se-Kabupaten Tangerang di Pendopo Bupati Jalan Kisamaun Kota Tangerang, Selasa (27/4/2021).

“Kami melaksanakan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan pimpinan daerah, yang meminta aparatur pemerintah untuk tidak pulang kampung atau mudik pada momen lebaran tahun ini, tidak hanya itu, aparatur pemerintah juga diminta untuk menunda berwisata pada saat libur lebaran,” ungkap Moch Maesal Rasyid.

Dia menjelaskan, para camat harus menyampaikan dan mendata warganya, terutama yang berprofesi sebagai ASN atau aparatur pemerintah supaya tidak mudik atau menunda pulang kampung.

“Kami memahami Idul Fitri adalah momen perkumpulan dan silaturahmi keluarga, namun karena pandemi dan belajar kasus India, kami berharap bisa menekan sebaran penularan corona selama musim lebaran tahun ini,” paparnnya.

BACA JUGA: Polda Banten Siagakan 16 Posko Penyekatan Larangan Mudik

Lurah dan kepala desa, lanjut dia, juga harus dilibatkan guna mendata warga yang bakal mudik atau pulang kampung. Yang jelas, pendataan ini bukan merestui namun justru menghimbau supaya warga tetap di rumah dan mengurungkan niat pulang kampung.

“Selain larangan mudik buat aparatur pemerintah, larangan mudik juga berlaku buat seluruh masyarakat, dan kami sosialisasikan semua kepada masyarakat dengan keterlibatan aparatur pemerintah di tingkat desa dan kelurahan serta pengurus RT dan RW,” tegasnya.

Bagi aparatur pemerintah yang membandel dan memaksakan mudik, orang nomor tiga di Kabupaten Tangerang itu meminta para camat untuk mendata dan melaporkannya langsung kepada Bupati Tangerang.

“Jika masih ada aparat pemerintah yang tetap membandel pulang kampung, bakal mendapat sanksi sesuai aturan,” tegasnya.(PKP/DIFA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.