LBH PP Muhammadiyah Siap Advokasi 75 Pegawai KPK yang Dipecat Pimpinan KPK

oleh -
LBH PP Muhammadiyah, KPK, LBH UMT, Gufron, Novel Baswedan,

TANGERANG,REDAKSI24.COM-Akhirnya rumor akan ada 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dipecat, terjawab sudah Rumor tersebut terjawab setelah adanya pernyataan Pimpinan KPK yang menyebut bahwa ada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/5/2021) kemarin. 

Atas hal tersebut, Layanan Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengaku siap mengadvokasi ke 75 pegawai KPK yang dipecat Pimpinan KPK. Menurut Kepala Bidang Litigasi LBH PP Muhammadiyah, Gufroni, Bantuan tersebut wajib diberikan karena LBH PP Muhammadiyah menilai pemecatan 75 pegawai KPK diyakini bagian dari skenario besar pelemahan dan pembusukan KPK.

BACA JUGAKPK Cekal Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Pergi Ke Luar Negeri

“Kami menilai ada skenario besar untuk melemahkan KPK, mulai dari revisi UU KPK, seleksi pimpinan KPK yang bermasalah sampai pada pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN),” jelasnya.

BACA JUGA: Tokoh Pemuda Cium Ada Aroma Praktik Mafia Tanah di Pengadaan Lahan SMAN 30 Kabupaten Tangerang 

Menurut pria yang akrab disapa Gufron ini, meskipun pimpinan KPK tidak berani menyebut nama-nama  75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan dalih akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN RI, namun pihaknya meyakini mereka adalah yang selama ini paling getol mengungkap kasus korupsi kelas kakap dan  berintegritas dalam memberantas korupsi.  

BACA JUGA: LBH Pers Luncurkan Protokol Keamanan Jurnalis, Sekjen SMSI: Perlu Diajukan Menjadi Mata Uji Kompetensi

“Salah satu nama yang santer disebut yakni  penyidik senior Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap,” jelas Gufron. 

Menurut Gufron salah satu langkah yang akan dilakukan LBH PP Muhammadiyah sebagai bagian dari masyarakat sipil merasa berkewajiban melakukan pendampingan hukum atau advokasi terhadap 75 pegawai KPK yang diberhentikan adalah dengan melakukan langkah-langkah hukum salah satunya mengajukan gugatan ke PTUN.

“Kami akan terus memperjuangkan hak-hak pegawai KPK  yang dipecat salah satunya dengan melakukan gugatan ke PTUN,” pungkas pria yang juga menjabat sebagai Direktur LBH Universitas Muhammadiyah Tangerang ini. (Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.