Langgar Batas Kapasitas dan Prokes Tiga Maskapai Didenda Rp  300 Juta

  • Whatsapp
Novie menyebut tiga maskapai melanggar ketentuan batas kapasitas dan prokes sehingga diberikan sanksi
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Novie Riyanto, di Jakarta, Jumat, menyatakan tiga maskapai penerbangan dijatuhi sanksi denda Rp 300 juta karena melanggar batas kapasitas dan protokol kesehatan masa pandemi.

JAKARTA, REDAKSI24.COM—Dirjenhubud (Direktur Jenderal Perhubungan Udara) Kemenhub (Kementerian Perhubungan), Novie Riyanto, menyebut tiga maskapai penerbangan melanggar batas kapasitas pesawat 70 persen dan tidak menerapkan prokes (protokol kesehatan) masa pandemi, baik di dalam pesawat maupun di bandara sehingga dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp300 juta.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dilakukan Otoritas Bandar Udara Wilayah II Kualanamu Medan, terdapat tiga perusahaan penerbangan yang tidak menerapkan prinsip jaga jarak dalam kabin pesawat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Bacaan Lainnya

“Tiga maskapai tidak menerapkan prinsip jaga jarak di dalam pesawat kategori jet transport narrow body (berbadan sedang) dan wide body (berbadan lebar) yang digunakan untuk angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang berdasarkan karakteristik penumpang maksimal 70 persen kapasitas angkut. Kami pastikan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Novie, dalam persnya di Jakarta, Jumat.

BACA JUGA:Mahasiswa Jayapura Dibekuk Polresta Bandara Soetta Karena Gunakan Suket Sehat Palsu

Namun Dirjen tidak merici nama ketiga maskapai yang melanggar ketentuan tersebut.

Kata Novie, sanksi yang dikenakan sesuai dengan Permenhub No. 56 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan.

Adapun hukumannya, menurut Dirjen Novie, berupa sanksi denda administratif sebesar 250 – 3000 per finalti unit ( satu finalti unit = Rp100.000) atau Rp25 juta- Rp300 juta.

Novie melanjutkan, “Melalui Permenhub ini menjadi salah satu bukti bahwa kami Kemenhub terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, siapapun yang melanggar, akan diberikan sanksi tegas.”

Sebelum ditetapkannya Permenhub 56 Tahun 2020, Ditjenhubud telah memberikan surat teguran serta pencabutan izin rute terhadap perusahaan penerbangan yang melanggar ketentuan pembatasan kapasitas maksimum di dalam pesawat.

“Saya berharap semua maskapai penerbangan mematuhi ketentuan yang berlaku, bersama-sama kita terapkan prokes dengan baik, demi penerbangan yang selamat, aman dan sehat,”pungkas Novie. (Juwita/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.