Lahannya Diserobot Proyek Tol Serang-Panimbang, Puluhan Warga Ngadu ke Dewan

  • Whatsapp
Warga Protes ke Dewan
Warga Desa Cisangu dan Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten, ngadu ke DPRD

LEBAK, REDAKSI24. COM- Puluhan warga Desa Cisangu dan Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten, memprotes proyek pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang. Pasalnya, dalam proses pembangunan proyek nasional yang digarap oleh PT Wijaya Karya alias WIKA, selain merusak lahan juga diduga menyerobot sebagian tanah milik warga.

Puluhan warga yang merasa dirugikan itu, mendatangi gedung DPRD Lebak untuk mengadu. Dihadapan para anggota Dewan yang menerimaan kehadiran mereka untuk berdialod di ruang Paripurna DPRD Lebak, Rabu (11/9/2019), Sumaeni, salah satu warga mengatakan, dirinya merasa keberatan terhadap proyek pembangunan jalan tol tersebut.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, kata dia proses pembangunan tol selaian merusak lahan warga juga diduga terjadi penyerobatan atas tanah milik mereka. Akibatnya, warga tidak lagi bisa bercocok tanam.

” Tanah saya selebar 45 meter selain diserobot, pepohonannya juga rusak,’ kata Sumaeni

Dan penyerobotan serta pengerusakan lahan tersebut, kata Sumaeni, tidak ada kompensasi atau ganti rugi. Karenanya, ia mendatangi kantor DPRD untuk mengadu. ” Kami minta angggota dewan turun ke lapangan mengecek dampak dari proyek nasional. Karena proyek tersebut merugikan rakyat,”‘ kata dia.

Sebagi perwakilan rakyat, tambahnya, anggota DPRD Kabupaten Lebak harus
melakukan pembelaan.” Kami minta pak dewan segera turun tangan membela rakyat yang menjadi korban atas proyek itu, dengan cara agar pihak perusahaan menggati rugi atas lahan yang dirusak dan diserobot,” kata dia.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Lebak Sementara, Ucuy Masyhuri mengatakan, DPRD Lebak akan maju sebagai garda terdepan membela hak warga. Dengan cara menindaklanjuti tuntutan agar terpenuhi oleh perusahaan yang membangun jalan tol itu.

” Kita akan segera membahas hal tersebut dengan pimpinan dewan lainnya. Setelah itu baru turun ke lapangan atau memanggil para pihak
yang bertanggung jawab, seperti managemen perusahaan pembangunan tol dan Badan Pertanahan Nasional (BPN),” pungkasnya. (Yusuf/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.