Lahan Pertanian Terancam Lenyap, Pemda di Banten Diminta Tidak Seenaknya Revisi Tata Ruang

  • Whatsapp
alih fungsi lahan pertanian
Ilustrasi - Lahan pertanian semakin berkurang akibat dampak dari pembangunan kawasan industri.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah daerah maupun pusat untuk memperhatikan lahan pertanian dalam melaksanakan program pembangunan. Proses pembangunan jangan sampai menghilangkan lahan pertanian produktif di Banten.

Keberlanjutan ketersediaan lahan itu penting dilakukan guna mencapai swasembada pangan, khususnya bagi masyarakat di Provinsi Banten. Terlebih dalam kondisi wabah Pandemi Covid-19 saat ini, seluruh daerah mengalami krisis stok kebutuhan pangan.

Bacaan Lainnya

“Saya menghimbau Pemda agar memperhatikan lahan pertanian. Jangan sampai karena dalih demi pembangunan, lantas Pemda dengan mudahnya mengubah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah),” ujar Anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil Banten, Nuraeni, Selasa (23/6/2020).

Politisi Demokrat ini juga menambahkan, perubahan RTRW penting dilakukan, tapi ada hal lain yang harus menjadi prioritas kepala daerah dalam menekan dampak jangka panjang akibat dari perubahan tersebut.

“Jangan sampai lahan pertanian di Banten lenyap tergerus pembangunan. Banten yang dikenal penghasil pangan terbesar, jangan sampai mengalami krisis pangan,” katanya.

Nuraeni menambahkan, yang dilakukan Pemda seharusnya menguatkan sektor pertanian, bukan justru mengubahnya menjadi kawasan industri. Penguatan itu bisa dilakukan dengan cara membangun jalur-jalur irigasi baru atau mengaktifkan kembali jalur irigasi yang sudah lama mati, agar kembali produktif.

“Pembangunan terus berjalan, tapi jangan sampai lahan pertanian masyarakat tergerus. Lahan pertanian itu merupakan mata pencaharian masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan dokumen yang diterima Redaksi24.com, pada pertengahan 2019 lalu, tim peneliti dari Fakultas Pertanian UNPAD melakukan rapat evaluasi akhir kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Provinsi Banten tahun 2019.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, alih fungsi lahan pertanian di Provinsi Banten dalam kurun waktu 2018-2019 mencapai 3.861,09 hektar yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Rinciannya, Kabupaten Serang 223,39 hektar, Kota Serang 68,55 hektar, Kota Cilegon 88,23 hektar, Kota Tangerang 36,69 hektar dan Kabupaten Tangerang 482,07 hektar.

Secara nasional, Provinsi Banten menjadi daerah yang paling tinggi terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Sedangkan untuk tingkat Provinsi, Kabupaten Tangerang menjadi daerah tertinggi alih fungsi lahan pertanian, kemudian disusul Kabupaten Serang.

Kabupaten Pandeglang sejak tahun 2017 sudah mengajukan perubahan RTRW ke Kementrian ATR/BPN atau Bappenas. Pada awal tahun 2020, perubahan itu disetujui. Saat ini, prosesnya dalam evaluasi Kemendagri berkaitan Perda perubahan RTRW yang sebelumnya telah disetujui Bupati dan DPRD Pandeglang.

Dorongan perubahan RTRW juga disuarakan DPRD Banten kepada Pemkab Lebak. Dewan melihat potensi industri di Kabupaten Lebak akan meningkat dengan mulai beroperasinya Tol Serang-Panimbang.

“Untuk itu, Pemkab Lebak diharapkan melakukan revisi RTRW ya supaya bisa menyesuaikan dengan tata kelola wilayah Lebak di masa datang,” kata Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.