Masih Ada Penyiksaan, KuPP Berharap Pemerintah Meratifikasi OPCAT

  • Whatsapp
KuPP Berharap, Penyiksaan,Meratifikasi,Menko Polhukam,OPCAT,Mahfud MD, Komnas HAM,KPAI,LPSK,Sandra Moniaga
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. (Antara)

JAKARTA, REDAKSI24.COM—Lima lembaga dalam Koalisi untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) berharap pemerintah segera meratifikasi Optional Protocal Convention Against Tortutre (OPCAT) atau Protokol Opsional Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan.

Kelima Lembaga dalam KuPP itu, yakni Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan Ombudsman.

Bacaan Lainnya

KuPP peduli terhadap rumah tahanan atau lapas dan lembaga lain yang menyerupai, termasuk panti rehabilitasi karena kerap terjadi tindakan mengarah pada penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

“Kami datang menemui Pak Menko karena kami tahu beliau punya komitmen tinggi soal penegakan hukum sekaligus juga sangat peduli dengan persoalan HAM,” ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad T Damanik, di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Selasa (9/2/2021) lalu.

Sejak awal, kata dia, KuPP telah membuat nota kesepahaman dengan Ditjen Lapas dan Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan kini sedang dirintis dengan Kepolisian Indonesia.

“Peran Kemenko Polhukam sangat diharapkan untuk melakukan akselerasi dan memastikan hal ini bisa tertangani dengan baik, terutama di pihak Kementerian Hukum dan HAM yang selama ini kami sudah ada kerja sama,” kata Damanik.

Koordinator KuPP dan juga Komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga, mengatakan, realita saat ini masih cukup banyak penyiksaan terjadi saat ini.

“Kami sampaikan agar tidak lagi terjadi penyiksaan dari proses awal penyelidikan,” katanya.

Ia mengatakan, mereka juga sedang berproses dengan Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM, untuk melaksanakan pelatihan bagi pelatih.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan, akan menindaklanjuti peningkatan perlindungan HAM terkait penyiksaan dan ratifikasi OPCAT.

“Saya setuju kita tindaklanjuti kesadaran bahwa perlindungan HAM jauh kebih baik, meski belum memuaskan. Kita sudah punya Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan Polri yang semakin sadar akan pentingnya HAM, tapi tentu ini semua perlu kita tingkatkan,” kata Mahfud dalam siaran persnya.

Ia mengatakan, akan terus mengkoordininasikan persoalan masih ada penyiksaan ini dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan upaya lanjutan meratifikasi OPCAT. (Syaiful Hakim/Ant/ejp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.