Kritisi Anggaran Perjalanan Dinas Pandeglang, HMI,GMNI dan LMND  Gelar Demo di Gedung DPRD 

oleh -
GMNI HMI LMND DPRD Pandeglang

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dari tiga  organisasi, yakni DPC Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) melakukan aksi demo di depan gedung DPRD dan Setda Pandeglang, Senin (8/3/21).  Dalam aksinya, mereka mendesak para wakil rakyat dan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Pandeglang untuk melakukan refocusing anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPRD hingga organisasi perangkat daerah (OPD)-nya.

Ketua HMI Pandeglang, Hadi Setiawan mengatakan, masyarakat Pandeglang saat ini sedang mengalami kesulitan di masa pandemi COVID-19. Akan tetapi, melihat kondisi postur APBD Kabupaten Pandeglang tahun 2021, dirasa sangat fantastis dan terkesan hanya pemborosan. Kata dia, hal ini terlihat dalam anggaran perjalanan dinas baik itu DPRD dan Pemkab Pandeglang.

“Pada tahun 2020 anggaran perjalanan dinas DPRD hanya Rp38 miliar dan tahun 2021 meningkat menjadi Rp41 miliar. Artinya, mereka sudah hilang hati nurani sebagai wakil rakyat, ditambah beberapa OPD yang lebih menonjol, yakni Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai Rp3 miliar,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam pembahasan penyusunan anggaran yang tertuang dalam APBD, seharusnya DPRD dan Pemkab memikirkan kepentingan masyarakat jangan hanya memikirkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. 

“Kami menduga jangan-jangan dana perjalanan dinas itu hanya akal-akalan para pemangku kebijakan untuk merampok uang rakyat. Kita patut menduga terjadi praktik administrasi dan korupsi dalam tahapan pengesahan kebijakan perjalanan dinas,” katanya.

BACA JUGA: Badan Anggaran DPRD Pandeglang Minta Bupati Segera Keluarkan SK Kenaikan Gaji TKK

Dia mendesak DPRD dan pemerintah daerah melakukan refocusing APBD. Terutama mementingkan kebutuhan masyarakat, karena sudah tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021. 

“Kami minta pemerintah dan DPRD merefocusing anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp 88 miliar. Anggaran ini dapat dialokasikan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur jalan di Pandeglang,” tegasnya.

Orator lainnya, Ketua GMNI Pandeglang, Muhamad Afandi mengatakan, anggaran perjalanan dinas tersebut digunakan untuk apa. Menurutnya, pembahasan APBD tidak transparan. 

“Kami ingin mengetahui dana perjalanan dinas itu digunakan untuk apa saja?. Kita melihat perencanaan ABPD tidak transparan karena tidak melibatkan beberapa unsur OKP dan terkesan ditutup-tutupi,” tandasnya. (Samsul/Hendra)