KPU Pandeglang Verifikasi Administrasi Persyaratan Bapaslon Perseorangan

  • Whatsapp
verifikasi dukungan
Petugas KPU Pandeglang memulai verifikasi administrasi dukungan yang diserahkan dua Bapaslon bupati-wakil bupati dari jalur perseorangan.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang, Banten,  tengah melakukan verifikasi administrasi (Vermin) berkas dukungan dua bakal pasangan calon (Bapaslon) bupati dari jalur perseorangan, yakni Yanto Krisyanto-Hendra Pranova dan Mulyahdi-Subhan.

Vermin tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memastikan persyaratan yang diserahkan kedua pasangan calon independen itu sesuai atau tidak dengan peraturan yang telah ditetapkan KPU untuk Pilkada Pandeglang 2020.

Bacaan Lainnya

Salah seorang Komisioner KPU Pandeglang, Ahmadi mengatakan, vermin tersebut dilakukan untuk memastikan adanya kesesuaian data, yang nantinya akan dipastikan jumlah dukungan dari masing-masing Bapaslon.

“Jadi ada lima item yang akan kami teliti, kesesuaian antara KTP dengan form B1 KWK, dari nama, NIK, alamat, kemudian jenis kelamin, harus sama, kalau tidak sama itu berarti tidak memenuhi syarat (TMS),” jelasnya.

Selain itu, kata dia, terkait dengan e-KTP, lokusnya harus sesuai dengan daerah pemilihan (Dapil). Jika ditemukan ada KTP Kabupaten Serang, maka KPU langsung mencoretnya, dan masuk katagori tidak memenuhi syarat (TMS).

“KTP juga harus sesuai dengan domisili PPS, misalkan ada e-KTP desa lain terselip di desa yang diverifikasi, itu juga TMS,” ungkapnya, Kamis (27/2/2020).

Lanjut Ahmadi, selain masalah kesesuaian antara data identitas pendukung, dirinya juga memperhatikan beberapa data lain seperti status pekerjaan. Hal itu akan menjadi data pertimbangan untuk dipisahkan saat verifikasi faktual.

“Kemudian e-KTP ada warganya belum genap berusia 17 tahun TMS, tapi kalau yang belum genap berusia 17 tahun tapi sudah menikah itu masuk katagori memenuhi syarat,” imbuhnya. Selain itu, lanjutnya, juga dilihat dari status pekerjaan, misalkan status pekerjaannya ASN, TNI, Polri atau penyelenggara Pemilu. Data itu tidak di-TMS-kan, tetapi dikasih kode. “Itu nanti untuk verifikasi faktual ke lapangan yang akan dilakukan pada 26 Maret-15 April,” katanya.

BACA JUGA:

. Dari 5, Cuma 2 Bapaslon Jalur Perseorangan yang Daftar ke KPU Pandeglang

. Tiga Bapaslon Jalur Perseorangan Bersaing Lolos Verifikasi Administrasi

. Balon Perseorangan Harus Bawa 76.352 Keping KTP

Saat ditanya apakah ada data yang tidak sesuai. Ahmadi mengaku, ada beberapa data yang tidak sesuai, namun belum direkap jumlah data yang tidak sesuai tersebut. Namun ia menyebutkan, pasca dilakukan vermin, pihaknya akan memanggil beberapa stake holder lain untuk membuat berita acara hasil verifikasi administrasi.

“Memang ada, tapi baru dua kecamatan, Cisata dan Cikedal. Tapi untuk rekapnya nanti diakhir jam. Nanti kami rekap setiap harinya, kalau sudah direkap total semua kecamatan sudah kami vermin,” ujarnya.

Setelah itu, lanjut dia, nanti pihaknya akan undang LO dari masing-masing Bawaslu untuk menyampaikan berita acara hasil rekap, nanti berapa form B1 yang akan diverifikasi faktual oleh PPS. Adapun yang diverifikasi factual, tambah dia, itu yang memenuhi syarat.

“Apabila jumlahnya hanya 60.000 dukungan setelah divermin, maka kami juga akan tetap melakukan verifikasi faktual, karena pada tahap awal mereka lolos dari sisi jumlah, namun kekurangan setelah verfak tahap pertama, Bapaslon harus mengumpulkan dua kali lipat,” tuturnya.

Sementara, LO Pasangan Mulyadi-Subhan, Nurjanah menuturkan, pihaknya akan mengikuti setiap aturan yang telah ditetapkan KPU. Selain itu juga, pihaknyua siap mengawal tahapan Pilkada Pandeglang yang telah ditetapkan KPU.

“Kami selalu mengawal termasuk disaksikan Bawaslu. Apapun hasilnya dari Vermin, kami selalu mengikuti aturan apa yang sudah ditetapkan KPU,” imbuhnya. (Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.