KPK Soroti Persoalan Aset Bermasalah di Tangerang Raya

  • Whatsapp
Koordinator Wilayah II Banten Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Asep Rahmat Suwandha.

KOTA TANGSEL, REDAKSI24.COM – Komisi Pemberantasan Korups (KPK)i menyoroti soal ribuan aset bermasalah di Tangerang Raya. Pasalnya, masih banyak aset yang tercecer dan belum terdata.

Koordinator Wilayah II Banten Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Asep Rahmat Suwandha mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah di Tangerang Raya untuk mendata aset yang berasal dari pengembang terutama di Tangsel dan aset yang belum terdata akibat adanya pemekaran wilayah. 

Bacaan Lainnya

“Tercatat ada 1.000 pengembang di Tangsel dan baru ada 500 pengembang yang terdata. Jadi setiap pengembang harus menyerahkan sebagian tanahnya menjadi fasos fasum. Ini yang akan kita dorong mana pengembang yang taat dan belum. Untuk yang belum taat nanti kita dorong untuk menyerahkan karena itu kewajiban. Nah ini jadi fokus kami, karena permasalah aset di Tangerang Raya ini susah lama,” kata Asep di depan kantor Pemkot Tangsel, Selasa (21/7/2020).

Dalam pembahasan tersebut, hadir pula tiga perwakilan daerah dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) atau perwakilannya masing-masing di Puspemkot Tangsel, Selasa (21/7/2020).

BACA JUGA: Soal Penyerahan Aset Pemkab ke Pemkot Tangerang Masih Menuai Polemik

“Tadi sudah disepakati bersama tiga sekda dari tiga daerah mencari solusi terbaik. Deadlinenya ditargetkan selama satu bulan harus ada solusi terkait persoalan aset Tangerang Raya ini dan harus selesai,” ungkap Asep.

Asep menuturkan, aset yang harus segera dituntaskan pendatanya misalnya aset-aset yang diserahterimakan tapi masih bermasalah. Seperti lokasi asetnya tidak diketahui dimana, ada aset yang jumlahnya berkurang, aset yang dikuasai pihak ketiga, atau aset tanahnya yang ada dikerjasamakan pihak lain tapi belum bisa dieksekusi. 

“Nanti persoalan ini harus dituntaskan oleh tim kecil di masing-masing Pemda. Nanti setelah satu bulan, harus sudah ada keputusan bersama dan tanda tangan siapa yang mengelola terkait aset-aset yang tersebar di tiga daerah ini,” tutur Asep.

Sedangkan soal aset di wilayah yang sudah tidak ada pengembangnya, Pemda dapat mengklaim secara langsung setelah surat peringatan ketiga kali tanpa respon dari pihak terkait.

“Pasti ada jejaknya. Lalu disurati, kalau sampai ketiga kali enggak direspon langsung klaim saja. Tetapi terlebih dahulu diumumkan di media terkait penertiban penertiban fasos fasum. Dan tidak bisa juga klaim sembarangan harus melibatkan kejaksaan.  Intinya Jamdatun Kejaksaan nanti sebagai pengacara negara akan membantu Pemda  menangani aset-aset yang bermasalah tadi dengan pihak ketiga,” ungkap Asep.

Sekda Kabupaten Tangerang Mochammad Maesyal Rasyid mengapresiasi KPK yang mau memfasilitasi menuntaskan persoalan aset di Tangerang Raya.

“Ini prinsipnya pengamanan aset-aset yang ada di Tangerang Raya yang harus diamankan karena menjadi sumber penghasilan daerah,” kata Maesyal. (wvyh/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.