KPK Selidiki Kasus Dugaan Oknum Jaksa Peras 63 Kepala SMP

  • Whatsapp
Logo KPK

JAKARTA, REDAKSI24.COM—KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyelidiki kasus dugaan pemerasan 63 kepala sekolah (kepsek) tingkat SMP oleh oknum jaksa di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Penyelidikan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut berdasarkan laporan masyarakat. “Memang  pada saat itu ada yang ngadu langsung ke KPK, adanya permintaan oleh oknum jaksa itu terdengar ke sini. Tentunya kalau ada laporan dari masyarakat kita tindak lanjuti,” ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, dalam proses penyelidikan tersebut hingga kini KPK terus mencari alat bukti. “Sementara prosesnya masih tahap penyelidikan, masih mencari dan juga alat bukti,  kejaksaan juga sedang sama-sama melaksanakan penyelidikan,” jelas Karyoto.

Pihaknya, lanjut Karyoto, meyakini kejaksaan dapat menanganinya, meskipun tidak menutup kemungkinan KPK juga dapat mengambil alih kasus tersebut. “Kalau kejaksaan lebih intens dan lebih serius untuk mengambil langkah hukum, kami apresiasi, tetapi kalau mereka tidak mau dan tidak mampu ya tentunya akan kami ambil alih,”ucapnya.

BACA JUGA:Kasus Pemerasan 64 Kepala Sekolah Dilaporkan Ke Kejagung

Karyoto menyatakan KPK dapat melakukan supervisi jika nantinya kasus pemerasan tersebut ditangani oleh kejaksaan. Dia juga membenarkan bhawa KPK telah meminta keterangan 64 kepsek SMP (Sekolah Menengah Pertama)  tersebut di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis.

Diperoleh informasi sedikitnya lima oknum jaksa terancam dijatuhi sanksi berat atas dugaan dugaan pemerasan terhadap 63 kepsek SMP di Indragiri Hulu. “Kami rekomendasikan hukuman disiplin tingkat berat, namun selanjutnya tindakan apa yang akan diambil masih menunggu pimpinan Kejaksaan Agung,” kata Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Raharjo Budi Kisnanto, di Pekanbaru, Selasa (04/08).

Pemberian sanksi ini, tambah  Raharjo, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

BACA JUGA:MAKI Sikapi Langkah Kejati Riau Laporkan Kasus Dugaan Pemerasan 64 Kepsek ke Kejagung

Kasus tersebut mencuat hingga menuai sorotan masyarakat Riau. Bahkan 63 kepsek itu sempat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya ke bupati setempat karena mereka mengaku tertekan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Pengunduran diri massal itu berawal adanya salah satu LSM membuat laporan ke Kejari Indragiri Hulu. Meski permasalahan dalam pengelolaan dana BOS sudah ditangani inspektorat, terhadap laporan itu kejaksaan setempat melakukan pemanggilan beberapa kepsek. Namun, oleh oknum jaksa yang menangani laporan LSM itu diduga memeras dengan meminta sejumlah uang kepada kepsek. (Benardy/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.