KPK Sebut Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Dalam Kasus Tanjungbalai

oleh -
kpk, dprri, azis, syamsuddin, wali, kota, tanjungbalai
KPK sebut Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam kasus Tanjungbalai. Foto: Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021)/Antara.

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) bertemu di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin pada Oktober 2020.

“Pada Oktober 2020, SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah dinas AZ (Azis Syamsuddin) Wakil Ketua DPR RI di Jakarta Selatan,” ungkap Ketua KPK Firli Bahuri, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021) malam.

Menurut Firli, dalam pertemuan tersebut, politikus Partai Golkar itu memperkenalkan Stepanus dengan Syahrial, karena Syahrial memiliki permasalahan adanya dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan penyelidikan oleh KPK.

“Agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK,” ujar Firli.

Menindaklanjuti pertemuan di rumah Azis Syamsuddin tersebut, imbuh Firli, kemudian Stepanus mengenalkan Maskur kepada Syahrial untuk bisa membantu permasalahannya tersebut.

Selanjutnya, Stepanus bersama Maskur sepakat untuk membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 miliar.

“MS menyetujui permintaan SRP dan MH tersebut, dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik RA (Riefka Amalia/swasta) teman dari saudara SRP, dan juga MS memberikan uang secara tunai kepada SRP hingga total uang yang telah diterima SRP sebesar Rp1,3 miliar,” kata Firli.

Stepanus dan Syahrial bersama Maskur Husain (MH) selaku pengacara, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh penyelenggara negara, terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara Tahun 2020-2021.

Atas perbuatan tersebut, Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(ejp)

Sumber: Antara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.