KPK Minta Istana Laporkan Penerimaan Gratifikasi Sepeda Lipat Presiden

  • Whatsapp
KPK meminta istana menyampaikan laporan gratifikasi sejumlah sepeda lipat pemberian untuk Presiden Jokowi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima 15 sepeda lipat bertema Hari Sumpah Pemuda dari Direktur Utama PT Roda Maju Bahagia, Hendra, dengan CEO Damn! I Love Indonesia yang juga berprofesi presenter Daniel Mananta di Kantor KSP Jakarta, Senin (26-10-2020).

JAKARTA, REDAKSI24– KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) meminta agar pihak Istana Kepresidenan menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi sejumlah sepeda lipat jika pemberian kendaraan roda dua itu untuk pribadi Presiden Jokowi.

“Melalui Direktorat Gratifikasi, kemarin KPK telah berkoordinasi kepada pihak Istana terkait dengan informasi penerimaan sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda kepada Presiden Jokowi melalui Kantor Staf Kepresidenan,”ujar Plt. Juru Bicara Bidang Pencegahan  KPK, Ipi Maryati Kuding, di Jakarta, Selasa.

Bacaan Lainnya

Pada hari Senin (26/10), Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima 15 sepeda lipat bertema Hari Sumpah Pemuda dari Direktur Utama PT Roda Maju Bahagia, Hendra, dengan CEO Damn! I Love Indonesia yang juga berprofesi sebagai presenter Daniel Mananta.

Sepeda lipat tipe ecosmo 10 Sp Damn yang dibuat khusus untuk memperingati hari Sumpah Pemuda itu akan diberikan kepada Presiden Jokowi melalui KSP Moeldoko.

BACA JUGA:Sejumlah Pejabat Jember Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi

Ipi menambahkan, “Kami mendapat informasi bahwa sampai saat ini sepeda tersebut belum diterima oleh Pak Presiden dan akan dicek lebih lanjut.”

Saat memberikan 15 sepeda lipat yang di pasaran bernilai sekitar Rp6 juta itu, Daniel Mananta menyebutkan, sejumlah itu 100 persen buatan dalam negeri hasil kolaborasi dengan PT Roda Maju Bahagia.

Menurut Ipi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan penyampaian laporan penerimaan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Setelah laporan diterima, lanjut dia, KPK akan menganalisis dan menetapkan status penerimaan gratifikasi tersebut, apakah menjadi milik negara atau milik penerima.

“Berdasarkan catatan KPK, Presiden Jokowi telah memberikan keteladanan yang baik terkait dengan kepatuhan pelaporan gratifikasi,” ungkap Ipi.

Pada tahun 2017 KPK pernah memberikan penghargaan kepada Presiden Jokowi sebagai pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar. Saat itu  Presiden melaporkan gratifikasi ke KPK dengan total nilai Rp58 miliar dalam dalam bentuk berbagai barang, seperti jam tangan, perhiasan, cincin, pulpen hingga lukisan.

“Biasanya Presiden disiplin melaporkan setiap pemberian. Jangankan sepeda, perhiasan mahal saja dilaporkan,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi.

Gratifikasi, menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Berdasarkan UU tersebut, pihak yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.(Desca/ANTARA/Jay De Menes)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.