KPK Ingatkan Kepala Daerah Jangan Korupsi Karena Niat Balas Budi

oleh -
kpk,ri,kepala,daerah,pilkada,2020,jangan,korupsi,balas,budi
Wakil Ketua KPK RI Nurul Gufron kunjungi Sumbar/Antara.

PADANG, REDAKSI24.COM–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan kepala daerah hasil Pilkada tahun 2020 yang baru dilantik, agar jangan sampai melakukan korupsi karena ingin balas budi kepada pihak penyandang dana waktu pencalonan.

Berdasarkan data KPK, untuk menjadi kontestan di Pilkada 2020, pasangan calon kepala daerah butuh dana setidaknya minimal Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar.

Dari kebutuhan biaya kontestasi pilkada sejumlah itu, menurut KPK sebanyak 84 persen bersumber dari dana pihak ketiga.

“Kami memahami dana untuk pilkada itu besar. Sementara tidak semua kepala daerah itu punya dana. Tapi kalau ada niat untuk balas budi pada penyandang dana menggunakan kewenangan yang dimiliki, bisa terjebak korupsi,” kata Wakil Ketua KPK RI Nurul Gufron, di Padang, Kamis (18/3/2021).

Menurut Gufron, dana besar yang harus dikeluarkan itu tidak mungkin kembali dengan mengandalkan pendapatan sebagai kepala daerah, sehingga terbuka potensi penyalahgunaan wewenang untuk balas budi.

Penyalahgunaan kewenangan itu di antaranya terkait perizinan dan pengadaan barang dan jasa.

“Mumpung sekarang belum kejadian, kita ingatkan agar jangan sampai tersangkut kasus korupsi. KPK tidak ingin datang untuk penangkapan,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dia mengapresiasi KPK yang memberikan pendampingan dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut dia, ke depan Pemprov Sumbar akan memperkuat pengawasan pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di antaranya Bappeda, Bakeuda, Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, DPMPTSP, BKD dan Inspektorat. (Antara/ejp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.