KPK Evaluasi Penyerahan Aset Bermasalah Kabupaten Tangerang ke Wilayah Pemekaran

oleh -
Kegiatan Monev KPK Di Banten

JAKARTA, REDAKSI24.COM—KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengevaluasi penyelesaian penyerahan sejumlah aset bermasalah dari daerah induk Kabupaten Tangerang kepada dua wilayah pemekaran.

“KPK telah mengadakan evaluasi dan monitoring di Provinsi Banten, salah satunya terkait aset-aset pemekaran Kabupaten Tangerang, yaitu Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kota Tangerang. Selain itu, juga aset-aset yang bermasalah dengan pihak ketiga,”ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Disebutkan, KPK mencatat aset-aset yang perlu segera diselesaikan antara Pemkot Tangerang Selatan dengan Pemkab Tangerang, yaitu berupa 30 bidang tanah eks-kekayaan beberapa desa. Luas keseluruhannya mencapai 216,8 hektar, tepatnya 216.810 meter persegi.

Selain itu, lanjut Ipi,  terdapat aset berupa tanah instalasi pengolahan air minum yang berlokasi di Jalan Raya Serpong, Kota Tangsel, yang tercatat di Pemkab Tangerang, namun juga digunakan oleh Kota Tangsel. Terkait hal ini, KPK akan melakukan pembahasan lanjutan yang melibatkan Kabupaten Tangerang, Kota Tangsel, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

BACA JUGA:Lahan Pemkab Tangerang Bermasalah, Status Tanahnya Dijaminkan ke BLBI

Sebelumnya, pada 21-24 Juli 2020, KPK melaksanakan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kepada Pemprob Banten sebagai tindak lanjut atas pertemuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan Gubernur Banten Wahidin Halim, Juni lalu.

KPK melalui Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah II meminta pemda di Provinsi Banten untuk segera menyelesaikan aset-aset bermasalah.

Dalam pertemuan pada Selasa (21/7) disepakati untuk melakukan join opname antara Pemkab Tangerang bersama Pemkot Tangsel yang dilanjutkan dengan pembahasan pencatatan kepemilikan aset.

Menurut Ipi, langkah penyelesaian tersebut juga menyangkut penyerahan aset-aset yang diduga masih bermasalah dari Pemkab Tangerang ke Pemkot Tangerang. “Demikian juga terkait dengan 21 aset pemekaran dari Kabupaten Tangerang ke Kota Tangerang. Langkah ‘join opname’ dilakukan karena sebagian aset belum diketahui lokasinya,” tuturnya.

BACA JUGA:KPK Soroti Persoalan Aset Bermasalah di Tangerang Raya

Dalam rangkaian monev di Banten, Ipi menjelaskan, KPK juga membahas aset fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum diserahkan oleh pengembang. Jumlahnya 1.732 atau 86 persen dari total 2.023 yang seharusnya diserahkan kepada 8 pemerintah kota/kabupaten ditambah Pemprov Banten.

“KPK meminta agar segera dilakukan identifikasi permasalahan yang menghambat proses serah terima. Ini dimaksudkan supaya dapat ditentukan langkah-langkah konkrit penyelesaiannya,” tuturnya Ipi.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, KPK juga memenuhi permintaan audiensi dan melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Serang. Salah satu bahasannya adalah terkait  penyerahan aset dan/atau dokumen aset dari Pemkab Serang sebagai pemerintah induk kepada Pemkot Serang selaku pemerintah daerah pemekaran.

Menyangkut masalah aset-aset di Banten tersebut, KPK juga berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kejati dan seluruh kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

KPK menerima informasi terkait aset bermasalah yang akan dikerjasamakan berjumlah 27 aset dari 100 aset yang bermasalah dengan pihak ketiga, sudah dikerjasamakan dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dengan surat kuasa khusus (SKK) dari pemda di seluruh Provinsi Banten.

Kemudian dalam rapat koordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Banten, Kamis, dibahas  perkembangan maupun rencana sertifikasi tanah pemda di provinsi tersebut, termasuk aset PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di wilayah itu.

“KPK mendorong untuk dapat meningkatkan proses sertifikasi aset pemda yang saat ini masih di posisi 18,12 persen. Karena dari total 21.398 baru 3.877 aset pemda yang bersertifikat, sehingga masih tersisa 17.521 yang belum bersertifikat,”pungkas Ipi.(Bernardy/Ant/Jaya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.