KPK  Ajukan Banding Atas Vonis Adik Mantan Gubernur Banten

  • Whatsapp
KPK

JAKARTA, REDAKSI24.COM—KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)  mengajukan banding atas vonis adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tb.  Chaeri Wardana alias Wawan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta sekitar sepekan lalu.

Alasannya, Jaksa Penuntut KPK  meyakini bahwa perbuatan korupsi Wawan sudah disampaikan secara rinci di dalam surat tuntutan, walaupun majelis hakim tidak sependapat dengan hal tersebut.

Bacaan Lainnya

“Apa yang sudah kami dakwakan kepada TCW (Tubagus Chaeri Wardana) sudah disampaikan dalam surat tuntutan (sekitar) 5.000 halaman, dijelaskan ‘case by case’. Sudah dirinci pula bagaimana TCW mendapatkan hartanya termasuk ‘predicate crime’ yang besar-besar dirinci,” ujar Deputi Penindakan KPK, Karyoto, dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 16 Juli 2020 menjatuhkan vonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten dan Tangerang Selatan. Namun Wawan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pada periode 2005-2012 yang merupakan dakwaan kedua dan ketiga.

Dalam perkara tersebut, Wawan juga diwajibkan membayar pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp58,025 miliar dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar uang pengganti, maka  harta bendanya akan disita untuk membayar uang pengganti. Apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun.

BACA JUGA:Pengadilan Tipikor Vonis Adik Mantan Gubernur Banten 4 Tahun Penjara

Terhadap putusan itu  jaksa penuntut mengajukan banding. KPK menilai putusan majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

KPK tidak sependapat dengan pertimbangan yuridis majelis hakim terutama terkait pertimbangan tentang tidak terbuktinya dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Penyidikan atas perkara ini sudah dilakukan 4 tahun lebih dan 1 tahun  penyidik dan jaksa KPK sudah berkoordinasi untuk TPPU ini,” jelas Karyoto.

BACA JUGA:KPK Soroti Persoalan Aset Bermasalah di Tangerang Raya

KPK, lanjut dia, tetap fokus untuk berupaya mengembaliikan kerugian negara,  termasuk dari perkara TPPU Wawan.

“Ada yang kurang pas dalam pertimbangan hakim karena sudah ada 3-4 yurisprudensi terkait perkara serupa yaitu kerugian negara tidak dibuktikan ‘case by case’. Ada 970 pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan TCW, bayangkan kalau setiap satu pengadaan diminta perhitungan kerugian negara. Perhitungan kerugian yang biasa saja perlu waktu 6 bulan, bagaimana dengan 970 pengadaan?” katanya.

BACA JUGA:Curhat ke KPK, Begini Keinginan Pansus Aset DPRD Kota Serang

Terlebih Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya mampu melayani permintaan perhitungan kerugian negara oleh aparat penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan Agung, KPK dalam 1 tahun maksimal 100 kasus.

“Hakim tidak melihat yurisprudensi perkara-perkara sebelumnya yang juga bisa merampas harta-harta yang tidak legal ini. Kami akan ‘all out’ agar kami bisa menang di tingkat banding maupun kasasi kalau TCW mengajukan kasasi,” tegas Karyoto.

Sebelumnya Jaksa KPK dalam perkara ini menuntut Wawan divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp5 miliar subsider 1 tahun kurungan dan menyita seluruh harga kekayaan Wawan yang diduga diperoleh dari perbuatan pidana senilai Rp1,9 triliun.(Desca/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.