Korupsi Dana Desa, Polres Cianjur Ciduk Mantan Kepala Desa Bunisari

  • Whatsapp
Dana Desa,Mantan Kepala Desa,Polres Cianjur,Korupsi,Bunisari,Jawa Barat,AKBP Mochamad Rifai
Kapolres Cianjur, Jawa Barat, AKBP Mochamad Rifai. (Antara)

CIANJUR, REDAKSI24.COM– Polres Cianjur, Jawa Barat, menangkap mantan Kepala Desa Bunisari Rohmawati tersangka korupsi dana desa tahun 2019 senilai Rp304 juta.

Mantan kepala desa itu diciduk jajaran Polres Cianjur  karena adanya laporan keberadaan tersangka di Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Sukabumi, setelah sempat menghilang pascapenetapan dirinya menjadi tersangka korupsi.

“Tersangka tidak menggunakan dana tersebut untuk program pembangunan di Desa Bunisari, di mana ketika dia masih menjabat sebagai kepala desa. Dana bantuan dari pemerintah pusat tersebut, dipakai untuk memperkaya dirinya sendiri,” kata Kapolres Cianjur, AKBP Mochamad Rifai, Jumat (19/2/2021) .

Bacaan Lainnya

Kapolres menjelaskan, dana tahap III anggaran tahun 2019 sebesar Rp304 juta yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan saluran irigasi dan jalan lingkungan tersebut, dipergunakan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari dan memperkaya diri sendiri. Hasil pengembangan menunjukkan tersangka melakukannya sendiri.

Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu lembar permohonan pencairan tahap III, satu surat pernyataan pertanggungjawaban, satu surat permohonan pencairan dana transfer desa, satu bundel Perdes Bunisari, pernyataan camat dan lainnya.

“Setelah dana cair, langsung dikuasai tersangka sebagai kepala desa, akibatnya sejumlah program pembangunan yang seharusnya dilakukan terbengkalai, sehingga sejumlah pihak termasuk warga melaporkan perbuatan kepala desa tersebut ke pihak berwajib,” ujarnya.

Rohmawati akan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara.

Diketahui, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

 

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari bantuan pusat tersebut berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa.

 

Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

 

Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaannya setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian bantuan pusat itu untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.(Ahmad Fikri/Ant/ejp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.