Korban Banjir Bandang dan Lonsor Lebak, Tagih Janji Bantuan DTH dari Pemerintah Pusat

  • Whatsapp
Korban banjir bandang lebak masih tinggal di Rumah Hunian Sementara (Huntara).

LEBAK, REDAKSI24.COM – Bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang 6 Kecamatan di Kabupaten Lebak pada awal tahun 2020 telah memporak-porandakan ribuan unit perumahan warga.

Sudah 4 bulan berlalu sejak bencana tersebut terjadi, berbagai upaya Pemerintah juga terus dilakukan guna membantu para korban terdampak bencana dan memperbaiki berbagai infrastruktur yang hancur akibat bencana tersebut.

Bacaan Lainnya

Pemerintah Pusat juga menjanjikan kompensasi bagi para korban yang rumahnya hancur dengan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp. 500 ribu per Kepala Keluarga (KK) setiap bulannya. DTH tersebut nantinya dapat digunakan para korban untuk menyewa tempat tinggal sementara.

Namun sayangnya, janji tersebut hingga bulan ke 4 pasca bencana tersebut masih belum dapat dirasakan oleh para korban terdampak bencana. Kepala Desa Ciladauen, Kecamatan Lebak Gedong, Yayat Dimyati mengungkapkan, di Desanya terdapat 67 rumah yang mengalami rusak ringan hingga berat.

” Ada 67 rumah yang sudah terverifikasi, tapi sampai saat ini belum ada yang dapat DTH itu,” kata Yayat kepada Redaksi24.com, Sabtu (4/4/2020).

Ia menuturkan, untuk para korban sendiri yang telah kehilangan tempat tinggal akibat terjangan banjir bandang dan tanah longsor tersebut, saat ini mengungsi di Rumah Hunian Sementara (Huntara), Rumah sanak saudara, dan menyewa tempat tinggal.

Lanjutnya, Huntara sendiri berada di Kampung Muhara, Desa Ciladauen, dengan dihuni oleh 12 KK. Huntara tersebut dibangun oleh para relawan yang datang membantu para korban yang kehilangan tempat tinggalnya.

” Sementara 32 KK lainnya memilih mengewa rumah, dengan biaya dari kantong pribadi, dan 23 KK lainnya berada di rumah saudaranya,” tuturnya.

BACA JUGA:

Dana Huntap Korban Banjir Lebak Banten Terancam Hangus

Pemkab Lebak Janji Publikasikan Dana Bantuan Korban Banjir Bandang di Wilayahnya

Dirinya berharap kapada Pemerintah Pusat agar segera menurunkan bantuan DTH tersebut bagi para korban terdampak bencana, dan segera merelokasi pemukiman warga yang berada dalam zona merah rawan bencana.

” Kita harap Pemerintah Pusat segera merealisasikan janji mereka, sebab selain menghancurkan rumah, bencana tersebut juga membuat sebagian warga kehilangan mata pencaharian, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka hanya bergantung pada hasil kebun,” pungkasnya.

Adapun tanggung jawab Pemkab Lebak dalam membantu para korban terdampak bencana tersebut yaitu memvalidasi data dan menyiapkan relokasi tempat tinggal bagi mereka. Selain itu juga memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan berupa sembako. Namun sampai berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari Pemkab berapa besar anggaran yang digulirkan kepada para korban banjir bandang dan longsor untuk keperluan semuan itu. (Yusuf/ Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.