Kontroversi Kedatangan TKA, Pemerintah Wajib Mementingkan Keselamatan Warga Negaranya

  • Whatsapp
Ilustrasi kedatangan TKA/Istimewa.
Ilustrasi kedatangan TKA/Istimewa.

JAKARTA,REDAKSI24.COM—Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) kembali menggelar Webinar Nasional dengan mengangkat tema “Kontroversi Kedatangan TKA Pada Masa Pandemi Dalam Perspektif Ketatanegaraan” pada Sabtu (16 Mei 2020) jam 13.00-15.00 WIB. Kegiatan ini diawali pengantar oleh Ketua Umum MAHUTAMA Aidul Fitriciada Azhari dan dipandu Sekjen MAHUTAMA Auliya Khasanofa yang juga Akademisi FH UM Tangerang.

Adapun pembicara yang ditampilkan, diantaranya DR. KH. Muhyiddin Junaidi, MA. (Wakil Ketua Umum MUI Pusat) Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA. (Wakil Ketua MPR RI) Buya Gusrizal, Lc., MA. (Ketua MUI Sumatera Barat) Prof. KH. Atip Latiful Hayat, S.H., LLM., Ph. D. (Pakar Hukum Internasional FH Unpad) dan Prof. Dr. Zaenal Arifin Hoesein, S.H., M.H. (Guru Besar FH UMJ)

Bacaan Lainnya

Dalam prolognya, moderator webinar Auliya Khasanofa mengatakan, bahwa persoalan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) mengemuka karena kehadirannya di tengah pandemi dan terjadi penolakan di berbagai daerah karena tidak sesuai dengan suasana kebatinan bangsa yang sedang banyak mendapatkan kesulitan termasuk dalam dunia ketenagakerjaan dan keselamatannya yang jelas dilindungi sesuai amanah tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukan UUD NRI Tahun 1945.

Ketua Umum MAHUTAMA Aidul Fitriciada Azhari yang juga Guru Besar FH UMS dalam pengantarnya menjelaskan, bahwa terdapat fenomena neolib dalam sistem ekonomi Indonesia yang dipengaruhi oleh integrasi ekonomi global.

“Indonesia dan China sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi global sama menjadi bagian dari IMF dan WTO. Indonesia tidak memiliki sistem ekonomi yang berkelanjutan tergantung presiden yang terpilih sedangkan China memiliki sistem ekonomi yang kuat” jelas Aidul.

Aidul menambahkan neoliberalisme China menyebabkan pasar bebas dan terbuka di luar China dengan OBOR berimbas kepada kemudahan investasi dan masuknya pekerja migran China salah satunya ke Indonesia.

“Kedatangan TKA khususnya dari China di tengah pandemi ke Indonesia mengancam kedaulatan dan kesejahteraan rakyat,” tegas Aidul.

Hidayat Nur Wahid menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat tidak konsisten dalam menjalan aturan terkait larangan datangnya TKA di masa Pandemi sehingga banyak penolakan langsung dari pemerintah daerah yang terdampak.

“Ketika banyak tenaga kerja Indonesia yang terkena PHK, mengalami banyak kesulitan ada pejabat negara yang ngotot mendatangkan TKA, jelas yang dilakukan oleh Menko Investasi dan Kemaritiman ini tidak tepat karena dalam kondisi seperti ini harusnya negara hadir melindungi segenap tumpah darah Indonesia, tukas HNW sapaan Wakil Ketua MPR RI dari PKS.

Muhyiddin menjelaskan bahwa MUI bukan corong Pemerintah, apabila ada kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, MUI memberikan peringatan kepada pemerintah.

“Pemerintah seharusnya memperhatikan penyampaian dari para ulama untuk menghentikan kedatangan TKA pada masa pandemi seperti sekarang ini,” tegas Muhyiddin.

Buya Gusrizal mengingatkan rasa masyarakat yang sering tersakiti oleh kebijakan Pemerintah. Harus jelas Menyelamatkan nyawa terlebih dahulu atau menyelamatkan ekonomi.

“Pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi, jangan main-main dengan peringatan dari ulama dari berbagai provinsi. Jangan korbankan masyarakat banyak dengan mendatangkan TKA untuk kepentingan segelintir penguasa,” tegas Buya Gusrizal.

Atip menyampaikan ketika Indonesia mendekatkan hubungan internasional ke China bukan malah tercapai tujuan tetapi banyak mendatangkan banyak masalah.

“Ada beberapa negara yang ingin menuntut China melalui peradilan Internasional malah Indonesia mau mendatangkan TKA dari China pada masa pandemi,” papar Atip

Sementara itu Zaenal mengingatkan bahwa Konstitusi hadir dari etika dan moral kemudian menjadi hukum dasar dan wajib ditaati oleh penyelenggara negara.

“Saat ini yang muncul negara kekuasaan dibandingkan negara hukum, sangat terlihat dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 yang baru saja diketuk di DPR yang sebenarnya mengamputasi DPR itu sendiri. Perppu tersebut mengarahkan Pemerintah kepada abuse of power,” tegas Zaenal. (Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.