Konser Musik dan Sejumlah Kegiatan Diharamkan Saat Kampanye Pilkada, Dasarnya Ini!

  • Whatsapp
KPU mengeluarkan larangan konser musik dan kegiatan lain bersifat pengumpulan massa di pilkada
KPU RI melalui PKPU No.13 Tahun 2020 revisi secara resmi mengeluarkan larangan terkait konser musik dan kegiatan lainnya yang bersifat pengumpulan massa pada Pilkada Serentak 2020.

JAKARTA, REDAKSI24.COMKPU (Komisi Pemilihan Umum) RI secara resmi mengeluarkan larangan terkait konser musik dan kegiatan lainnya yang bersifat pengumpulan massa pada Pilkada Serentak 2020.

Ketentuan terkait larangan konser dan kegiatan-kegiatan lain yang bersentuhan dengan massa berkumpul atau massa berkerumun itu dibeberkan Plt Ketua KPU RI, Ilham Saputra, di Jakarta, Kamis.

Bacaan Lainnya

Kata Ilham, larangan tersebut tercantum dalam hasil revisi aturan mengenai pelaksanaan pilkada  serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, yakni pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

“Ketentuan pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g,” ujarnya.

BACA JUGA:Sah! Perwakilan Istana dan Dinasti Banten Bertarung di Pilkada Tangsel

Aktifitas terlarang yang diatur dalam pasal 57 huruf g tersebut yakni rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai dan atau sepeda santai.

Selain itu juga kegiatan perlombaan, kegiatan sosial berupa bazaar dan atau donor darah, dan atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Lebih lanjut aturan itu juga menyiapkan sanksi bagi partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 88C.

BACA JUGA:Tok, Pilkada Pandeglang ‘Gajah’ Lawan ‘Semut’

Sanksinya berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten dan kota pada saat terjadinya pelanggaran.

Namun tindakan penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran dilakukan oleh Bawaslu apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis itu.

Dalam pasal berikutnya mengatur sanksi bagi pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul, penghubung pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam pilkada.(Boyke/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.