Komnas PA Anggap PPDB Sistem Zonasi dengan Batasan Usia Diskriminasi dan Melanggar Konstitusi

  • Whatsapp
Komnas PA, Arist Merdeka Sirait
Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait.

TANGERANG SELATAN, REDAKSI24.COM – Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menentang keras pemerintah yang menerapkan regulasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi yang salah satu syarat seleksinya berdasarkan usia. Hal tersebut, dianggap diskriminasi dan menentang konstitusi.

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan, pihaknya menentang keras dan meminta pemerintah yang menerapkan syarat usia sebagai seleksi dalam PPDB harus dibatalkan.

Bacaan Lainnya

“Setelah kita mempelajari semua data dan dokumen. Kami mengambil sikap dan meminta kepada pemerintah, terutama Gubernur DKI Jakarta dan provinsi lain agar menolak atau membatalkan tentuan tersebut. Karena itu melanggar hak anak, bahkan menjadi bentuk kekerasan pemerintah, kekerasan negara terhadap anak atas hak pendidikan,” katanya melalui telepon seluler, Rabu (24/6/2020).

Arist menuturkan, alasanya meminta regulasi dibatalkan, karena kebijakan menentukan usia tua menjadi prioritas untuk diterima itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) nomor 44 tahun 2019 yang menyatakan penerimaan murid baru harus mengedepankan non diskriminasi, berkeadilan, terbuka, akuntabel, transparan dan lainnya.

“Ternyata dengan sistem zonasi jarak dan usia itu bertentangan dan harus dibatalkan. Anak punya hak atas pendidikan dan wajib belajar, maka dengan tingkat penilaiannya usia, itu bertentangan dengan konstitusi sebagaimana tercantum dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 itu sendiri. Maka, batalkan, batalkan, dan batalkan,” tegas Arist.

BACA JUGA: PPDB SD SMP di Kabupaten Tangerang Dibuka 1-10 Juli 2020

Menurutnya, anak-anak saat ini, terutama di Jakarta sudah cukup stres karena adanya virus corona yang sudah berlangsung empat bulan. Kemudian, ditambah stres lagi ketika harus memikirkan bahwa dirinya terancam tidak diterima di sekolah yang diinginkan lantaran terbentur adanya aturan usia.

“Stres lagi selama di rumah itu, prestasi-prestasi akademik itu, orang pintar sekarang sudah tidak ada gunanya sekarang. Itulah pemikiran yang ditakutkan muncul dari anak-anak kita sekarang. Maka itu, mana yang lebih baik anak mempunyai hak atas pendidikan atau politik praktis. Jadi batalkan, batalkan dan batalkan ketentuan tersebut” ungkapnya.

Mantan sekretaris jendral Komnas PA selama 12 tahun bersama Kak Seto itu menuturkan, pandemi Covid-19 ini dianggap sebagai bencana non alam dan pemerintah pun memberlakukan tindakan darurat seperti belajar di rumah, tidak ada ujian nasional bahkan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Maka itu, lanjut Arist, pemerintah pusat  juga harus dapat menerapkan kebijakan darurat dalam sistem penerimaan PPDB.

Dia mencontohkan, jika sekolah A menerima pendaftar sistem zonasi sebanyak 150 calon siswa padahal kuotanya hanya untuk 75 siswa, maka dengan mengabaikan sistem zonasi karena dalam keadaan darurat, sekolah harus menerima semua bakal calon siswa yang mendaftar tersebut.

“Jika siswa yang diterima dua kali lipat dari kapasitas ruang belajar, sekolah bisa saja membagi jam pelajaran. Misalnya jika normal sebelum ada covid-19 tujuh jam, maka dibagi menjadi pembelajaran pagi dan siang. Pagi 3,5 jam dan siang 3,5 jam. Sehingga tidak ada alasan anak tidak diterima tanpa menambah gedung. Hanya konsekuensinya karena ini bencana nasional, direkrutlah relawan-relawan guru untuk membantu melaksanakan kegiatan belajar sampai Covid-19 selesai,” tandasnya.

“Saya juga minta kepada pemerintah untuk sistem zonasi dan batasan usia dibatalkan. Tidak ada tedeng aling-aling, saya minta dibatalkan,” tutup Arist. 

BACA JUGA: Di Kota Serang, Banyak Peserta PPDB Online Salah Titik Koordinat Tempat Tinggal

Permintaan dibatalkannya regulasi PPDB menggunakan sistem zonasi dan batasan usia, sejurus dengan keluhan para orangtua di DKI Jakarta maupun daerah lainnya.  Banyak orangtua yang tidak setuju bahkan melakukan aksi unjuk rasa. Mereka meminta melalui pemerintah daerah agar regukasi tersebut dibatalkan.(wvyh/Aan)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.