Komisi XI Panggil Menkeu Terkait Langkah Cegah Ekonomi Negatif Berlanjut

  • Whatsapp
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Usai berakhir masa reses, DPR RI, dalam hal ini  Komisi IX, bakal memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati terkait langkah mencegahan pertumbuhan ekonomi negatif agar tidak berlanjut.

Isyarat rencana tersebut diutarakan  Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. Pemanggilan  bertujuan untuk pertanyakan realisasi anggaran Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang rendah.

Bacaan Lainnya

Diketahui pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga Kuartal II 2020 tercatat minus 5,32 persen dibandingkan pada kuartal yang sama di tahun 2019, sementara apabila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya terkontraksi 4,19 persen.

“Harus cepat, karena ekonomi harus positif pada Kuartal III dan IV, agar keseluruhan di tahun 2020, ekonomi bisa tumbuh. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi kembali negatif di Kuartal III dan IV. Pada 17 Agustus 2020, kami akan langsung bedah detail dengan Menkeu karena masih sangat rendah serapan dari anggaran Rp 695,2 triliun,” ujar  Dito melalui keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2020).

Anggaran untuk penanganan pandemi virus Corona dan program PEN yang dialokasikan pemerintah dalam APBN-Perubahan 2020 sudah mencapai Rp 695,2 triliun. Menurut Presiden Joko Widodo, realisasi anggaran Covid-19 hingga 5 Agustus 2020, baru mencapai 20 persen dari total anggaran Rp 695,2 triliun.

Oleh karena itu, Dito  menekankan, anggaran Covid-19 dan PEN perlu dipercepat. Hal ini penting, mengingat instrumen belanja pemerintah menjadi stimulus utama guna menopang pemulihan ekonomi di Kuartal III dan IV 2020, di saat kontribusi investasi dan ekspor tak sesuai harapan.

Pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal terakhir harus kembali menuju arah tren positif. Menurutnya, apabila pertumbuhan ekonomi negatif terus berlanjut hingga kuartal III 2020, maka secara resmi Indonesia masuk ke zona resesi. Apabila dilihat dari kuartal ke kuartal (QtQ) saat ini, Indonesia sudah berada pada level negatif pada dua kuartal berturut-turut, akan tetapi secara year of year (YoY) baru pertama kali terkontraksi.

“Berbagai cara harus dilakukan, contohnya seperti belanja pemerintah di Kuartal III tahun 2020 harus ditingkatkan. Tidak bisa tidak, seluruh Kementerian/Lembaga yang punya anggaran besar harus dibelanjakan di dalam negeri. Apabila ada kemungkinan belanja di luar negeri, sebisa mungkin harus digeser ke tahun depan,” papar mantan Anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia tersebut.

Menurut Legislator Golkar dari Dapil Jawa Tengah 8, sebagai Komisi yang membidangi Keuangan dan Perbankan, pihaknya akan terus mengawal agar pertumbuhan ekonomi Kuartal III dan IV tidak terkoreksi kembali ke level negatif.  “Maka itu, kita akan langsung rapat dengan Menkeu di rapat pertama setelah reses,” tegas Dito.

Anggota DPR RI Komisi VII periode 2009 – 2014 ini yakin, peluang membawa laju ekonomi Indonesia masih terbuka ke depannya. Tidak hanya percepatan realisasi anggaran Pemerintah, akan ada momentum yang menggerakkan konsumsi masyarakat yakni tahapan-tahapan Pilkada serentak 2020 di Kuartal III dan IV. Adapun pemungutan suara Pilkada serentak 2020 akan dilakukan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Aspek kesehatan ditekankan Dito tetap jadi yang utama. DPR akan meminta pemerintah pastikan protokol kesehatan pencegahan virus Corona benar-benar diterapkan. Karena pemulihan ekonomi akan terganggu apabila penularan terus terjadi.

“Tapi tetap harus didukung dengan sikap masyarakat yang patuh terhadap protokol. Harus disiplin. Pemerintah juga harus mendukung, harus mencegah second wave. Ini harus dilaksanakan, jka disiplin maka peluang ekonomi bangkit terbuka,” ucap Dito optimis. (Agung/Jaya)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.