Komisi VI DPR RI: KAI Bisa Manfaatkan Aset Mangkrak Untuk Tutup Defisit

  • Whatsapp
Anggota Fraksi PDIP DPR RI Ananta Wahana.
Anggota Fraksi PDIP DPR RI Ananta Wahana/Istimewa.

JAKARTA, REDAKSI24.COM– Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana, menilai PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Persero dimungkinkan untuk mengajukan dana penanaman modal negara (PMN) sekitar Rp 3,4 triliun  dari pemerintah  demi menjaga arus kas positif selama tahun berjalan 2020 asal memenuhi persyaratan yang ditentukan. Namun disarankan untuk memanfaatkan aset-aset mangkrak milik persero ini.

“Saya setuju-setuju saja kalau memang usulannya seperti itu. Namun harapan saya, PMN jangan dijadikan solusi utama setiap BUMN,”ujar legislator  asal Dapil Banten III (Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang) ini kepada REDAKSI24.COM, Kamis (09/07/2020.

Bacaan Lainnya

Ananta menyarankan sebaiknya BUMN penyelenggara moda transportasi massal itu bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya sendiri. “Termasuk memanfaatkan aset-aset mangkrak dari KAI itu sendiri,”katanya.

BACA JUGA: Dampak Pandemi KAI Dihantui Defisit Rp 3,4 Triliun

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mengaku mengetahui betul banyak sekali aset-aset PT KAI yang mangkrak atau terbengkalai. Kata dia, seharusnya KAI bisa mendayagunakan aset-aset tersebut.

“Luar biasa pastinya aset-aset yang dimiliki oleh KAI, jadi silakan manfaatkan aset-aset tersebut dengan inovatif dan kreatif mungkin. Jadi pemanfaatan kembali aset-aset yang mangkrak akan menutupi defisit keuangan yang ada di PT KAI,” ujarnya.

Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu (8/7), Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengajukan dana talangan sebesar Rp3,4 triliun. Dana talangan tersebut akan dimanfaatkan untuk menjaga arus kas perusahaan dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) hingga akhir tahun 2020.

PNM atau dana talangan tersebut nantinya akan digunakan untuk perawatan sarana perkeretaapian sebesar Rp 680 miliar, perawatan prasarana termasuk bangunan Rp740 miliar, pemenuhan biaya pegawai Rp1,25 triliun, biaya bahan bakar Rp 550 miliar, dan pendukung operasional lainnya sebesar Rp 280 miliar.

“Dana pembiayaan untuk pegawai itu yang paling besar, karena perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak ada pemotongan gaji. Tunjangan hari raya (THR) pun dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Didiek.

BACA JUGA: Ananta Wahana: Targetkan Kemenangan, PDIP Masih Mengamati Peta Politik di Pilkada Tangsel

Menurut Ananta, apabila nantinya bantuan PMN terpaksa sekali harus dikucurkan   sebagai senjata pamungkas, maka itu semua harus dibicarakan kembali. Sebab,    PMN tersebut merupakan dana rakyat, jadi harus betul-betul dikaji dengan benar.

Namun Ananta juga  mengapresiasi KAI yang berhasil melakukan penghematan hingga 23 persen beban operasionalnya. Di tengah masa sulit pandemi  Corona yang memaksa negara merealokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk penanganan Covid-19, langkah efisien KAI layak jadi contoh BUMN-BUMN lainnya.

“KAI sebagai BUMN di bidang transportasi massal dan perhubungan layak diacungi jempol lantaran berhasil melakukan penghematan seluruh beban operasionalnya hingga 23 persen. Langkah efisien ini sangat layak dijadikan contoh untuk BUMN-BUMN lainnya,” pungkasnya.(Agung/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.