Komisi VI DPR Desak Bappebti Serius Tangani Investasi Bermasalah di Bali

  • Whatsapp
Anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Parta, mendesak Bappebti menindaklanjuti aduan masyarakat terkait investasi berjangka diduga bermasalah oleh PT SGB di Bali

JAKARTA, REDAKSI24.COM– Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta, mendesak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)  untuk seriu menindaklanjuti  banyaknya aduan masyarakat terkait  investasi berjangka diduga bermasalah oleh PT Solid Gold Berjangka (SGB) di Provinsi Bali.

Parta mengaku, berdasarkan catatan yang dimilikinya, jumlah pengaduan dari korban sudah memasuki tahap ketiga, artinya terjadi penambahan aduan sejak tahap pertama.

Bacaan Lainnya

“Serta masih banyak yang belum menyampaikan laporannya,” jelas politisi Fraksi PDIP usai menerima aduan dari para korban PT SGB di Bali Creative Industry Center, Denpasar, yang dikutip di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Parta melihat, untuk menarik nasabahnya berinvestasi, SGB menjanjikan keuntungan melebihi keuntungan perbankan yaitu 5 sampai 10 persen, jaminan keamanan serta penarikan mudah kapan saja dilakukan. Hal ini menurutnya harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh stakeholder  agar persoalan ini segera teratasi.

BACA JUGA:Komisi VI DPR Minta Tiga Kementerian Berhati-hati Susun Anggaran

Bappebti juga diminta mengedepankan aspek pencegahan, seperti melakukan audit terhadap perusahaan investasi berjangka. “Memang perlu dilakukan audit oleh Bappbeti terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi berjangka agar bisa mencegah lebih awal, sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih. Ia meminta agar Bappebti secara konsisten menjembatani kasus tersebut sehingga dapat memperoleh titik temu.

“Bappebti itu harus bertemu dengan korban dari SGB. Mudah-mudahan nanti ada titik temu antara SGB dengan para nasabahnya yang dijembatani oleh Bappebti, tentunya harus sama-sama,” tegasnya.

Kedua politikus dapil Bali ini sepakat, sanksi tegas seperti penutupan operasional PT SGB jika perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran agar tidak memakan korban berikutnya. (Agung/Jaya).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.