Komisi VI DPR Bakal Perkuat Urusan Perposan Dengan Payung UU

  • Whatsapp
Arya

JAKARTA, REDAKSI24.COM — Rancangan Undang-undang (RUU) sistem perposan dan logistik nasional yang sudah  masuk ke dalam Prolegnas (Program Legislatif Nasional) prioritas akan segera dibahas Komisi VI DPR RI.

Komitmen para legislator Senayan itu  dalam rangka memperkuat serta mendukung kinerja PT. Pos Indonesia Persero yang mendapat tugas khusus dari pemerintah guna memastikan bantuan sosial (bansos) dari pusat terdistribusi dengan baik kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Arya Bima Wikantyasa mengutarakan hal itu usai memimpin tim kunjungan kerja (kunker) spesifik ke kantor pusat PT. Pos Indonesia, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/7/2020).

Menurut Aria, Pos Indonesia dalam menjalankan tugas harus dijamin Undang-undang yang lebih kuat dan lebih mengikuti perkembangan zaman. “PT. Pos Indonesia tidak bisa dilepaskan dari persoalan logistik nasional, makanya kita  berikan dukungan politik, khususnya logistik yang terkait hajat hidup orang banyak. Peran negara harus benar-benar memberikan pelayanan pada masyarakat luar sehingga  perlu adanya BUMN yang cukup kuat dan memiliki infrastruktur yang menjangkau wilayah NKRI,” ujarnya.

Dikatakan, PT Pos Indonesia selama ini rela merugi guna penuhi tugasnya dalam menjamin keamanan ketersediaan logistik di daerah 3T (tertinggal, tertular, terdepan). Akan tetapi, dia meyakini kalau perusahaan yang sudah eksis dari tahun 1746 tu bisa bertahan dengan menciptakan inovasi dengan mendapat dukungan UU baru.

“Dengan aset yang besar serta infrastruktur yang melimpah akan kita berikan payung undang-undang pos logistik nasional yang merupakan UU inisiatif prioritas Komisi VI. Saya berharap Pos Indonesia jadi BUMN yang punya tugas jadi konektivitas antar provinsi, antar daerah, sehingga  Indonesia bisa jadi satu kesatuan ekonomi, khususnya dalam hal terkait dengan kebutuhan barang pokok,” jelas politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini.

Wakil rakyat asal  Dapil Jawa Tengah V (meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten) ini berjanji untuk segera memanggil direksi PT. Pos Indonesia guna pembahasan awal RUU Sistem Perposan dan Logistik Nasional sekaligus membahas berbagai kendala yang timbul akibat pandemi Covid-19 serta  roadmap penanganannya.

“Kita akan undang di masa persidangan ke depan untuk mengetahui roadmap dampak pandemi I, pandemi II. Jangan sampai urusan masalah logistik atau urusan bantuan sosial terkendala karena ego sektorial di masing-masing BUMN,” pungkas Aria. (Agung/Jaya).

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.