Komisi Informasi Banten Apresiasi Lembaga Publik yang Informatif

oleh -
Informasi Lembaga Publik
Ketua Komisi I DPRD Banten, Asep Hidayat (kiri) menyerahkan tanda apresiasi KI kepada salah satu perwakilan badan publik yang mendapat peringkat tertinggi.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Komisi Informasi (KI) Banten telah menyelesaikan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap keterbukaan informasi berbagai badan publik, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Kepemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota, Lembaga Vertikal hingga BUMD.

Berdasarkan penilaian hasil akhir, Pemkot Tangsel memperoleh urutan teratas keterbukaan badan publik 2019 dengan nilai 96,88 dengan kualifikasi informatif. Pemkot Tangsel dinilai paling aktif mengimplementasikan Undang-undang keterbukaan informasi publik No 14 tahun 2018.

Ketua KI Banten Hilman mengaku bangga sudah banyak peningkatan yang ditunjukan badan publik dalam keterbukaan informasi. Hal itu dapat dilihat telah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) pada badan publik dengan berbagai inovasinya.

Untuk pemeringkatan tahun depan, kata dia, KI akan menambah kategori penilaian yang terdiri atas  perguruan tinggi, partai politik dan ormas se-Provinsi Banten. “Ini guna meningkatkan peran serta hingga menciptakan keterbukaan informasi ke masyarakat,” katanya dalam ekspose hasil monev keterbukaan informasi badan publik di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (7/11/2019).

Monev keterbukaan informasi badan publik adalah agenda rutin tahunan. Kegiatan itu dilakukan untuk memberikan dan mengetahui tanggung jawab badan publik serta implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

“Selain itu juga untuk memberikan apresiasi kepada badan publik,” ujarnya.

BACA JUGA:

. Tolak Berikan Informasi kepada Warga, BPN Tangerang Banding ke PTUN

. Butuh Informasi Publik di Kabupaten Serang? Buka Saja Sialip

. Biro Infrastruktur Banten Telurusi Girik Hilang di Serpong

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah tahapan yang dilakukan sebelum melakukan penilaian. Pertama, pihaknya terlebih dahulu menyebar Self Assessment Questonnaire (SAQ) yang akan dilakukan monev. Setelahnya, KI memantau performa masing-masing badan publik.

“Setelah pantau webiste badan publik yang bersangkutan kami lakukan visitasi secara faktual, kemudian kami adakan penilaian,” katanya.

Untuk pemeringkatan, kata dia, pihaknya mengacu pada Peraturan KI Nomor 5 Tahun 2015. Terdapat lima kualifikasi yang diberikan dari hasil monev. Rinciannya, kualifikasi informatif dengan nilai 90 hingga 100, menuju informatif 80 hingga 89,9 dan cukup informatif 60 hingga 79,9. Selanjutnya kualifikasi kurang informatif 40 hingga 59,9 serta tidak informartif dengan nilai dibawah 39,9.

“Untuk mencapai informatif perlu kerja sama semua pemangku kebijakan di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal dan BUMD,” ungkapnya.

Komisioner KI Pusat, Arif Adi Kuswardono berharap, pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik tidak dijadikan sebuah kontestasi. Sebab kegiatan itu ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

“Jangan dilihat posisinya (hasil pemeringkatan) tetapi pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan harus bersih. Tidak susah kalau ada good will dari para petingginya,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, sudah selayaknya informasi bisa dikelola dengan baik. Sebab, informasi bisa saja berkontribusi negatif jika tak dikelola dengan optimal. Karena, kearifan pengelolaan informasi menjadi hal yang penting agar informasi bisa bermakna positif.

“Kami sedang mengambil langkah-langkah untuk dalam rangka fasilitasi keterbukaan informasi dan memanfaatkan informasi itu. Tentu juga agar penyelenggaraan tata kelola informasi bisa terawasi publik,” pungkasnya.

Adapun untuk peringkat kedua diisi oleh Pemkot Tangerang dengan nilai 92,75, kualifikasi informatif. Ketiga Pemkot Serang dengan nilai 92,50, kualifikasi informatif. Keempat Pemkab Serang dengan nilai 91,75, kualifikasi informatif.

Kemudian peringkat kelima ada Pemkab Pandeglang dengan nilai 91,13, kualifikasi informatif. Keenam, Pemkab Lebak dengan nilai 90,54, kualifikasi informatif. Ketujuh, Pemkab Tangerang dengan nilai 82,92, kualifikasi menuju informatif. Terakhir, Pemkot Cilegon dengan nilai 60,34, kualifikasi cukup informatif.

Selanjutnya untuk kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten. Peringkat pertama diraih Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan nilai 94,95, kualifikasi informatif. Kedua, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) dengan nilai 92,26, kualifikasi informatif. Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dengan nilai 90,53, kualifikasi informatif.

Keempat ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) dengan nilai 80,16, kualifikasi menuju informatif. Kelima, Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) dengan nilai 72,26, kualifikasi cukup informatif.

Keenam, Biro Pemerintahan dengan nilai 72,10, kualifikasi cukup informatif. Ketujuh, Biro Administrasi Pembangunan dengan nilai 68,79, kualifikasi cukup informatif. Kedelapan, Dinas Kesehatan dengan nilai 66,41, kualifikasi cukup informatif. Kesembilan Badan Penghubung Daerah dengan nilai 66,06, kualifikasi cukup informatif. Kesepuluh, Dinas Pertanian dengan nilai 60,53, kualifikasi cukup informatif.

Sedangkan untuk kategori instansi vertikal, lembaga non struktural di Banten peringkat pertama disabet Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten dengan nilai 95,20, kualifikasi informatif. Kedua, KPU Banten dengan nilai 93,08, kualifikasi informatif. Ketiga, Badan Pusat Statistik (BPS) Banten dengan nilai 87,87, kualifikasi menuju informatif. Keempat

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten dengan nilai 75,13, kualifikasi cukup informatif. Kelima, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) dengan nilai 62,07, kualifikasi cukup informatif.

Untuk tahun ini, KI Banten menambah satu kategori lagi dalam penilaiannya yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk posisi tertinggi diraih PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang dengan nilai 76,50, kualifikasi cukup informatif. Kedua, PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dengan nilai 63,74, kualifikasi cukup informatif. Terakhir, diposisi ketiga ada PDAM Kabupaten Lebak dengan nilai 61,36, kualifikasi cukup informatif. (Luthfi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *